SURABAYA – DPRD Surabaya melalui Komisi C menilai persoalan banjir rob masih menjadi tantangan serius yang perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Kota Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan hingga saat ini belum terdapat sistem pengendalian yang mampu mengurangi dampak pasang air laut secara maksimal.
Menurut Aning, setiap kali terjadi pasang laut, sejumlah wilayah di Kota Pahlawan masih berpotensi tergenang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis dan berkelanjutan dalam penanganan banjir rob.
Ia mengakui pembangunan tanggul laut merupakan solusi jangka panjang, namun membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga sulit direalisasikan hanya dengan mengandalkan anggaran daerah. Karena itu, ia mendorong Pemkot Surabaya untuk memetakan kawasan yang paling rentan terdampak sebagai prioritas penanganan.
“Penanganan harus dimulai dari titik-titik yang paling darurat agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Aning menilai konsep yang sedang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Banjir dapat menjadi landasan untuk memperkuat upaya mitigasi. Selain tanggul laut, pembangunan bozem, rumah pompa, dan pintu air dinilai lebih realistis untuk dilakukan secara bertahap.
Baginya, keberadaan infrastruktur tersebut dapat membantu mengendalikan genangan akibat pasang laut sekaligus memperkuat sistem drainase kota.
Tak hanya itu, Aning juga menekankan pentingnya normalisasi saluran dan pengerukan sedimentasi yang selama ini menghambat aliran air. Ia menilai kapasitas banyak saluran air di Surabaya terus menurun akibat pendangkalan.
Dalam kesempatan itu, Aning menyoroti keterbatasan alat yang dimiliki pemerintah kota. Saat ini Surabaya hanya memiliki satu unit vacuum excavator untuk mendukung proses pengerukan sedimen.
“Kapasitas tersebut tentu belum ideal untuk menangani kebutuhan normalisasi saluran di seluruh wilayah Surabaya,” katanya.
Maka itu, ia mendorong adanya penambahan peralatan serta inovasi dalam proses pengerukan agar pekerjaan normalisasi dapat berjalan lebih cepat dan merata. (*)
