SURABAYA – Ketimpangan pembangunan infrastruktur serta persoalan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi perhatian utama warga Surabaya Barat. Keluhan tersebut mencuat dalam agenda reses anggota Komisi C DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PSI, Josiah Michael, di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5.
Dalam serangkaian pertemuan dengan masyarakat, Josiah menerima berbagai aspirasi yang sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan pembangunan fasilitas dasar lingkungan. Menurutnya, warga di sejumlah kawasan seperti Sambikerep dan Benowo masih menantikan pemerataan pembangunan dari Pemerintah Kota Surabaya.
“Mayoritas usulan yang masuk masih berkaitan dengan infrastruktur dasar, mulai dari paving jalan hingga pembangunan gorong-gorong untuk menunjang akses dan kenyamanan warga,” ujar Josiah.
Ia menilai perkembangan Surabaya Barat masih menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok. Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan hunian modern dan perumahan elite, masih terdapat kampung-kampung yang membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut Josiah, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera mendapat perhatian agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu.
“Masih ada wilayah yang akses jalannya kurang memadai dan membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur. Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas,” katanya.
Selain infrastruktur, persoalan data sosial ekonomi masyarakat juga banyak disampaikan warga. Sistem desil yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Josiah mengungkapkan, banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi tetapi tidak masuk kategori penerima bantuan karena tercatat dalam kelompok desil yang lebih tinggi.
“Banyak masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi karena masuk desil enam ke atas, mereka tidak memenuhi syarat menerima program bantuan yang tersedia,” ujarnya.
Ia menilai proses pendataan masih perlu dievaluasi karena dalam beberapa kasus penilaian lebih banyak mengacu pada kondisi fisik rumah dibandingkan kemampuan ekonomi keluarga saat ini.
Dalam kunjungannya, Josiah menemukan sejumlah warga yang tinggal di rumah warisan atau rumah yang tampak layak secara fisik, namun sebenarnya menghadapi kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan maupun meninggalnya pencari nafkah utama keluarga.
“Kondisi seperti ini sering terlewat. Rumahnya terlihat bagus sehingga dianggap mampu, padahal penghasilannya sudah tidak ada. Akibatnya mereka kesulitan mengakses bantuan pemerintah,” jelasnya.
Temuan serupa, lanjutnya, dijumpai di beberapa wilayah Surabaya Barat, termasuk kawasan Jeruk dan Benowo. Karena itu, ia meminta adanya pembaruan data secara berkala agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Selain memperbaiki validitas data, Josiah juga mendorong pemerintah menyiapkan program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi warga yang terdampak perubahan kondisi sosial ekonomi.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi terkini,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Josiah turut menyoroti pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Ia berharap evaluasi terus dilakukan agar program tersebut dapat menjangkau pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Seluruh aspirasi yang diterima selama masa reses, kata Josiah, akan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan dibahas bersama perangkat daerah dalam proses penyusunan anggaran pembangunan daerah.
“Semua usulan akan kami kawal dan koordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar bisa masuk dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, realisasi usulan pembangunan membutuhkan tahapan perencanaan sehingga pelaksanaannya umumnya memerlukan waktu satu hingga dua tahun.
Meski demikian, Josiah berharap berbagai kebutuhan masyarakat Surabaya Barat dapat segera terakomodasi sehingga pembangunan yang berlangsung benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga secara merata. (*)
