SURABAYA, Wartatransparansi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai memperkuat sistem evaluasi program pemerintah melalui skema Program Review bekerja sama dengan Koso Nippon Jepang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono dan perwakilan Koso Nippon Jepang di Ruang Rapat Sekdaprov Jatim, Senin (25/5).
Dalam pertemuan itu, Adhy menegaskan bahwa evaluasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama untuk mengukur keberhasilan program di lapangan sekaligus menentukan keberlanjutannya.
“Setiap program pemerintah perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya, apakah layak dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan,” kata Adhy.
Ia menjelaskan, selama ini sistem perencanaan dan penganggaran di Jawa Timur telah melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai fungsi masing-masing. Bappeda bertugas menyusun kebijakan pembangunan, BPKAD menangani penganggaran, sementara BRIDA memperkuat kebijakan berbasis riset dan data.
Namun demikian, menurut Adhy, evaluasi program tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, melainkan harus melihat langsung dampak program di masyarakat.
Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat, hingga program prioritas Nawa Bhakti Satya disebut berpotensi masuk dalam skema Program Review.
Selain menilai efektivitas program, evaluasi juga akan menyoroti kualitas pendampingan kepada masyarakat. Adhy mencontohkan, program pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga perlu dibarengi pelatihan kewirausahaan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kemungkinan pembentukan tim khusus atau join committee sebagai tindak lanjut kerja sama antara Pemprov Jawa Timur dan Koso Nippon Jepang. Hasil pembahasan selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menentukan langkah implementasi berikutnya. (*)
