JAKARTA, Wartatransparansi.com – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan serta pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baseload yang andal dan rendah emisi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN dalam pengembangan energi nuklir.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada forum UGM Nuclear Readiness Forum 2026 yang digelar oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di Jakarta, Rabu (22/04).
“Dari segi teknologi, pembiayaan, hingga regulasi, Indonesia relatif lebih siap,” ujar Airlangga.
Ia menegaskan, energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional, terutama sebagai penopang energi baseload yang stabil dalam mendukung energi fosil dan terbarukan lainnya. Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari regulasi hingga kerja sama internasional.
Salah satu langkah konkret yang tengah dikembangkan adalah teknologi small modular reactor (SMR), yang dinilai lebih fleksibel dan efisien untuk kebutuhan energi masa depan. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya nuklir berupa uranium dan thorium yang tersebar di wilayah seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032. Dalam jangka panjang, kapasitas PLTN ditargetkan mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission pada 2060.
Airlangga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan implementasi di lapangan, termasuk peran operator dalam mengelola teknologi serta menyusun rencana aksi yang konkret. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
Pemerintah juga menilai pentingnya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan program pengembangan PLTN di Indonesia.
Lebih lanjut, pengembangan energi nuklir akan diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan, seperti smelter dan data center, yang membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Untuk itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, terus didorong.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempercepat pengembangan energi terbarukan lainnya, khususnya energi surya melalui program dedieselisasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan industri panel surya dalam negeri guna mendukung kemandirian energi nasional.
(din/ais)
