Kediri  

Anggaran Terbatas, Wali Kota Kediri Minta Musrenbang RKPD 2027 Fokus Program Pro Rakyat

KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Musrenbang RKPD 2027 di Ruang Joyoboyo, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta undangan lainnya. Ditengah keterbatasan anggaran akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Vinanda meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan secara tepat, terukur, dan berbasis data agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

“Perencanaan adalah bagian dasar sehingga kita harus membuat perencanaan secara tepat, terukur dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nanti Bapak Ibu akan membuka ruang aspirasi masyarakat. Dalam aspirasi itu harus tetap ada skala prioritas yang didukung data,” ujarnya.

Ia menjelaskan tahapan RPJMD Kota Kediri menempatkan 2026 sebagai fase penguatan fondasi transformasi, sedangkan 2027 diarahkan untuk mendukung transformasi melalui pembangunan infrastruktur strategis, penataan kota, penguatan kerukunan sosial, inovasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Namun, kondisi fiskal menjadi tantangan karena kebijakan prioritas pendanaan pusat bergeser ke kementerian dan program prioritas nasional.

Sejumlah proyek strategis tetap masuk perencanaan 2027, di antaranya Kediri Creative Network, Islamic Center, pembangunan Jalan Dhoho, gedung parkir Jalan Dhoho, dan rehabilitasi gedung perkantoran. Vinanda meminta seluruh kepala perangkat daerah aktif berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk memperkuat peluang pendanaan pusat.

“Meskipun demikian, pada pembangunan 2027 kami harapkan tetap dapat dilaksanakan dengan rasional. Memperhatikan kemampuan fiskal dan prioritas kegiatan. Kepada kepala perangkat daerah teknis, saya minta untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan kementerian-kementerian teknis terkait. Menyiapkan data dukung dan mengoptimalkan pengisian aplikasi kementerian agar Kota Kediri dapat menjadi lokus dari kegiatan prioritas nasional,” ungkapnya.

Vinanda menegaskan pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, tidak boleh tergerus keterbatasan anggaran. Program unggulan Sapta Cita tetap menjadi instrumen utama untuk menjamin layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan terpadu, serta urusan wajib pemerintahan lainnya berjalan optimal pada 2027. Melalui Sapta Cita, target kinerja RPJMD yang berdampak nyata pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat akan dikejar melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi, dan koordinasi yang diperkuat.

“Silahkan untuk melaksanakan sosialisasi Musrenbang RKPD tahun 2027 lakukan diskusi dengan optimal agar pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2027 dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang seoptimal mungkin,” tutupnya.

Penulis: Moch Abi Madyan