KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Piagam juara 2 nasional aksi penurunan stunting itu diangkat tinggi oleh Sekretaris Bappeda Kota Kediri, Tetuko Erwin Sukarno, dalam kegiatan Pendampingan Aksi Konvergensi Bina Bangda Semester II Tahun 2025, Senin, 8 Desember.
Capaian nasional tersebut sebagai bukti efektivitas kerja kolaboratif lintas sektor yang harus terus diperkuat melalui akurasi data dan intervensi berbasis bukti.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda Kota Kediri, Fery Djatmiko, menyampaikan apresiasi kepada jajaran perangkat daerah yang selama ini terlibat langsung dalam percepatan penanganan stunting.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinsos, PUPR, Perkim, hingga pemerintahan kecamatan dan puskesmas yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini. Semoga ke depan angka stunting di Kota Kediri terus menurun dan tidak ada lagi bayi yang lahir dengan kondisi stunting,” ujarnya.
Aksi Konvergensi Bina Bangda yang digelar selama dua hari hingga Selasa, 9 Desember, menjadi ruang koordinasi sekaligus konsolidasi data lintas sektor.
Fery menyebut validitas data sebagai fondasi keberhasilan program penurunan stunting. Tanpa data yang benar, kata dia, kebijakan hanya akan bergerak dalam pola coba-coba.
“Melaksanakan pembangunan tanpa didasari data yang benar itu hanya akan menghasilkan trial dan error. Untuk itu pada semester II Tahun 2025 ini, fokus kita adalah memastikan kelengkapan dan validitas data sasaran dan data layanan,” katanya.
Beragam jenis data yang diperkuat dalam pendampingan tersebut mencakup data kesehatan ibu dan anak, mulai jumlah ibu hamil, ibu nifas, hingga anak usia 0-59 bulan.
Juga data layanan gizi, pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, serta penanganan gizi buruk dan gizi kurang. Selain itu, data pendukung seperti akses air minum aman, sanitasi, kepemilikan JKN, akta kelahiran, dan KIA menjadi indikator yang wajib diperbarui perangkat daerah secara berkala.
Pendampingan ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur yang memberikan materi teknis terkait pemutakhiran data dan standar kualitasnya.
Menurut Fery, data-data yang bersumber dari puskesmas, Dukcapil, PLKB, kecamatan, dan kelurahan menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan intervensi di semester mendatang
“Data-data ini akan menjadi landasan kita dalam merencanakan intervensi yang lebih tepat sasaran,” ujar Fery.
Fery juga memaparkan sejumlah inovasi Kota Kediri yang mendapat perhatian nasional, di antaranya program satu puskesmas satu dokter spesialis anak. Program ini, kata dia, kini tengah dilirik Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk diadopsi di daerah lain. Selain itu, Kota Kediri mengembangkan aplikasi pendukung pengelolaan data stunting sebagai alat bantu penguatan analisis dan pelaporan.
“Kita sudah didatangi Setwapres dan mereka melihat langsung pelaksanaan program tersebut dan berencana akan menerapkannya ke daerah lain,” tuturnya.(*)
