JAKARTA – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri segera mengevaluasi sistem pelayanan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Desakan tersebut menyusul keluhan masyarakat mengenai mekanisme transaksi nontunai yang dinilai masih berbelit, termasuk adanya pembatasan minimum pembayaran dan perbedaan ketentuan di lapangan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai digitalisasi pembayaran seharusnya memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kenyamanan bagi konsumen. Karena itu, penerapan sistem pembayaran digital tidak boleh justru menambah prosedur yang menyulitkan masyarakat saat membeli BBM.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin membeli BBM justru dipersulit oleh sistem pembayaran. QRIS diciptakan untuk memudahkan transaksi, bukan menghadirkan prosedur tambahan yang membingungkan konsumen. Jika masih ada aturan minimum transaksi atau ketentuan berbeda antar-SPBU, Pertamina harus segera melakukan evaluasi,” tegas Joko.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pilihan metode pembayaran, melainkan juga konsistensi standar pelayanan dan tanggung jawab manajemen dalam melindungi hak konsumen.
KAMAKSI menyoroti pemberitaan mengenai penerapan minimum transaksi QRIS sebesar Rp50.000 di salah satu SPBU pada Januari 2026. Dalam pemberitaan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyebut penggunaan QRIS bergantung pada kebijakan pengelola SPBU yang bekerja sama dengan pihak perbankan.
Sementara itu, pada September 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menegaskan bahwa SPBU wajib menerima pembayaran nontunai, termasuk QRIS, kartu debit, dan kartu kredit, tanpa batas minimum pembelian. Penegasan itu disampaikan menyusul persoalan pembatasan transaksi di SPBU 34.16406 Margonda, Depok.
Joko meminta Simon Aloysius Mantiri tidak hanya mengedepankan agenda transformasi digital, tetapi juga memastikan implementasinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mendesak direksi Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh, menertibkan SPBU yang menerapkan aturan sepihak, serta memperkuat pengawasan dan layanan pengaduan konsumen,” ujarnya.
KAMAKSI juga meminta Pertamina Patra Niaga menjamin transparansi biaya administrasi, kesiapan infrastruktur pembayaran, serta keseragaman standar transaksi di seluruh SPBU.
Menurut KAMAKSI, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari penerapan teknologi, tetapi harus tercermin dari kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan. Pertamina sebagai perusahaan energi strategis milik negara harus menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama. (*)







