banner 400x130
Hukrim  

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

SURABAYA – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Bukan sekadar pengeluaran operasional yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur juga menemukan dugaan penggunaan uang perusahaan untuk mengurus perkara hukum yang tengah berjalan.

Dalam perkara ini, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam pengeluaran uang kas perusahaan hingga miliaran rupiah, termasuk dana yang disebut-sebut untuk mengupayakan penghentian penanganan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Kejati Jawa Timur.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja, menjadi narasumber dalam pengungkapan perkembangan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Empat Orang Jadi Tersangka, Direksi hingga Pengacara Terseret

Kejati Jatim menetapkan empat tersangka pada Rabu, 19 November 2026. Penetapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 hingga 2026.

Keempat tersangka masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Keterlibatan unsur direksi, badan pengawas hingga pihak advokat dalam perkara ini menjadi bagian penting yang didalami penyidik. Pasalnya, dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran uang perusahaan, tetapi juga proses pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Dana Rp500 Juta Diduga Disiapkan untuk Menghentikan Perkara

Kasus ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, direksi PDTS KBS dan sejumlah karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejari Tanjung Perak menyusul adanya pengaduan dugaan korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.

Menghadapi pemeriksaan tersebut, tersangka NW dan MN kemudian menghubungi tersangka EES untuk menanyakan kemungkinan adanya pengacara yang dapat membantu persoalan hukum perusahaan.

EES selanjutnya memperkenalkan keduanya kepada tersangka MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Dalam proses tersebut, MM diduga diminta mengupayakan agar perkara yang sedang ditangani Kejari Tanjung Perak ditutup.

Untuk pendampingan hukum, MM disebut meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta. Selain itu, direksi PDTS KBS juga diminta menyiapkan dana sebesar Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.

Dana tersebut diduga berasal dari kas perusahaan atas persetujuan tersangka NW dan MN. Keduanya kemudian memerintahkan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, untuk mengeluarkan uang tersebut.

Selanjutnya, uang diserahkan oleh EES kepada MM. Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pengeluaran Membengkak hingga Rp2,41 Miliar, Dokumen Pertanggungjawaban Diduga Fiktif

Persoalan serupa kembali muncul ketika pada April 2025 direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013 hingga 2024.

Dalam perkembangan tersebut, MM kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana tambahan Rp995 juta. Permintaan itu disebut mendapat persetujuan dari tersangka NW dan MN.

Penyidik mengungkap, permintaan dana kemudian terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar.

Namun, uang tersebut berdasarkan hasil penyidikan tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Bahkan, pemeriksaan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tetap berlanjut.

Persoalan kemudian berkembang pada upaya mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut.

Penyidik menduga keempat tersangka bersekongkol membuat sejumlah dokumen kerja sama layanan jasa hukum untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran uang perusahaan merupakan kegiatan yang sah.

Dokumen yang dimaksud antara lain berupa review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi.

Seluruh dokumen tersebut diduga dibuat untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang sebesar Rp2,41 miliar yang sebelumnya tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Temuan ini menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi perkara yang sedang ditangani Kejati Jatim.

Audit BPKP Ungkap Kerugian Negara Rp3,27 Miliar

Selain dugaan penggunaan dana untuk mengurus perkara hukum, penyidik juga menemukan pengeluaran kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sejumlah kebutuhan operasional.

Pada 2025, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tercatat sebesar Rp707.775.022.

Sementara pada 2026, jumlahnya mencapai Rp152.784.430. Dana tersebut berkaitan dengan pengeluaran operasional perusahaan, antara lain pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), dan honorarium.

Jika digabungkan dengan pengeluaran Rp2,41 miliar yang diduga berkaitan dengan pengurusan perkara hukum, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.

Angka tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.

Temuan audit tersebut menjadi salah satu dasar penguatan penyidikan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2025 hingga 2026.

Empat Tersangka Ditahan di Rutan Kejati Jatim

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana korupsi, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai dakwaan subsidair, penyidik juga menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

Penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pengungkapan perkara ini membuka persoalan serius mengenai tata kelola keuangan perusahaan daerah. Dugaan penggunaan uang perusahaan untuk mengurus perkara hukum, ditambah pembuatan dokumen pertanggungjawaban yang diduga fiktif, menjadi rangkaian perbuatan yang kini harus dipertanggungjawabkan para tersangka di hadapan hukum. (uud/min)