SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Kamis (19/11/2026). Keempatnya diduga menyelewengkan dana kas perusahaan senilai Rp3,27 miliar sepanjang 2025 hingga 2026 untuk menghentikan penyidikan perkara hukum dan membiayai kegiatan fiktif.
Para tersangka terdiri atas Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS berinisial MN, Direktur Operasional dan Umum NW, anggota Badan Pengawas EES, serta seorang advokat dari Kantor Maruf Syah & Partner berinisial MM. Mereka langsung ditahan selama 20 hari ke depan hingga 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejati Jatim.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan penyimpangan bermula pada Februari 2025 saat direksi KBS diperiksa Kejari Tanjung Perak terkait sewa tenan. MN dan NW meminta bantuan EES yang kemudian mempertemukan mereka dengan advokat MM. MM meminta biaya jasa Rp100 juta dan Rp500 juta yang diklaim sebagai biaya penutupan perkara.
Modus serupa berulang pada April 2025 ketika Kejati Jatim menyelidiki dugaan korupsi keuangan KBS periode 2023–2024. MM kembali meminta jasa hukum Rp100 juta serta dana pengamanan Rp995 juta. Total uang kas yang dikucurkan melalui Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar, namun dana tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik dan proses hukum tetap berjalan.
Untuk menutupi kebocoran kas Rp2,41 miliar tersebut, para tersangka merekayasa pertanggungjawaban keuangan. Mereka menerbitkan kuitansi konsultan hukum hingga perjanjian kerja sama (PKS) dan kajian SOP fiktif.
Selain itu, audit BPKP Perwakilan Jawa Timur menemukan pengeluaran kas tak bertuan lainnya senilai Rp707,77 juta pada 2025 dan Rp152,78 juta pada 2026 yang dicatat untuk pembelian BBM, THR, dan honorarium. Terkait isu mengalirnya dana THR dan honorarium kepada anggota DPRD Surabaya, Punia menyatakan penyidik masih mendalaminya dan membuka peluang penetapan tersangka baru.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf A dan C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ais)







