JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait memastikan pemerintah daerah akan mencari jalan tengah terkait polemik aktivitas sound horeg. Hal itu disampaikan menyikapi aksi para pengusaha sound system di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu (18/11/2026), yang menolak wacana pelarangan, tetapi tidak keberatan jika dilakukan pengaturan.
“Kemarin para pengusaha sound melakukan aksi di depan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan, namun tidak menolak ketika ada pengaturan,” jelas Gus Fawait.
Menurutnya, Pemkab Jember akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyusun kebijakan agar kegiatan sound horeg tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, maupun keselamatan masyarakat. Pemerintah daerah juga akan memperkuat pelaksanaan ketentuan yang sebelumnya telah tercantum dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur.
Penguatan aturan tersebut akan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat terkait. Pemkab Jember juga berencana menerbitkan surat edaran bupati yang mengatur aspek tempat, waktu, serta ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan sound horeg.
Gus Fawait menjelaskan, perizinan keramaian bukan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Karena itu, penguatan aturan lebih diarahkan pada pengaturan teknis agar pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Sehingga ketika ada acara seperti sound horeg yang mungkin dibungkus dalam karnaval dan sebagainya itu betul-betul menjadi acara yang tidak merugikan siapapun, termasuk masyarakat yang mungkin tidak gemar terhadap adanya sound horeg ini,” tandas Gus Fawait.
Polemik sound horeg juga mendapat perhatian kalangan pesantren dan sejumlah tokoh agama. Mereka sebelumnya telah menyampaikan keberatan, baik secara langsung maupun melalui surat kepada pemerintah daerah. Keberatan tersebut muncul karena pelaksanaan kegiatan di lapangan dinilai telah melampaui batas ketentuan dalam surat edaran gubernur.
Sejumlah kegiatan bahkan berlangsung hingga dini hari, bahkan sampai pukul 07.00 pagi. Kondisi tersebut dinilai mengganggu masyarakat dan menjadi salah satu alasan munculnya desakan agar aktivitas sound horeg diatur lebih ketat.
Sebelumnya, polemik sound horeg semakin menguat setelah muncul fatwa haram dari MUI Jawa Timur serta surat edaran Gubernur Jawa Timur pada Agustus 2025. Situasi tersebut memicu aksi para pengusaha sound system yang menolak wacana pelarangan aktivitas mereka.
Meski demikian, dalam aksi tersebut para pengusaha menyatakan tidak menolak pengaturan. Pemkab Jember kini berupaya merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kegiatan para pelaku usaha sekaligus menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat. (ADV)







