banner 400x130
Ekbis  

Industri Sawit Hadapi Tantangan Produktivitas dan Kebutuhan Biodiesel

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema “Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability” di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

SURABAYA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema “Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability” di Surabaya, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini mendorong pemberitaan industri sawit yang akurat dan berimbang di tengah berbagai stigma negatif terhadap komoditas strategis nasional tersebut.

Ketua Umum GAPKI, Edi Martono mengatakan, industri sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sekitar 16 juta orang menggantungkan hidup pada sektor ini, sementara 41 persen perkebunan sawit merupakan milik rakyat. Industri sawit juga dinilai mampu bertahan dan menopang ekonomi Indonesia saat menghadapi krisis 1998, 2008, hingga pandemi Covid-19.

“Saat Covid, ketika industri lain melakukan PHK, kami justru merekrut karyawan baru,” ujarnya.

Menurut Edi, sawit tidak hanya menjadi bahan baku berbagai kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, keberlangsungan industri sawit berkaitan langsung dengan kehidupan jutaan keluarga petani dan tenaga kerja.

Di sektor hilirisasi, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan menekan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga di bawah 10 persen. Edi menyebut Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting dalam pengembangan industri pengolahan sawit karena sejumlah perusahaan eksportir memiliki fasilitas refinery di daerah ini.

Meski demikian, ia mengingatkan pengembangan hilirisasi harus diimbangi penguatan sektor hulu, terutama perkebunan sebagai penyedia bahan baku. Peningkatan produktivitas, peremajaan sawit rakyat, kepastian hukum, dan iklim investasi menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan industri.

Produktivitas kebun rakyat yang belum diremajakan berkisar 10 ton per hektare per tahun. Sementara kebun yang telah diremajakan mampu mencapai 20–22 ton. Edi berharap pemerintah memberikan jaminan penghidupan bagi petani selama masa peremajaan serta membantu menyelesaikan persoalan legalitas lahan.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya kebutuhan domestik. Kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel diperkirakan naik dari 13,7 juta ton menjadi 17,4 juta ton tahun depan. Di sisi lain, produksi diperkirakan stagnan dan berpotensi turun sekitar 3 juta ton akibat El Niño.

“Kita tidak mungkin mengorbankan konsumsi dalam negeri,” tegasnya.

Edi menilai kebijakan mandatori biodiesel berperan menjaga penyerapan produksi dan stabilitas harga sawit, termasuk bagi petani rakyat. Selain itu, Indonesia sebagai produsen sekaligus konsumen sawit terbesar dunia memiliki posisi strategis dalam memengaruhi pasokan dan harga minyak nabati global.

Dalam kesempatan tersebut, GAPKI juga menyoroti pentingnya kepastian kebijakan pemerintah, mulai pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) hingga Dana Bagi Hasil (DBH). Edi mengapresiasi fleksibilitas penggunaan DHE setelah dikonversikan ke rupiah karena membantu menjaga likuiditas perusahaan. Ia juga berharap alokasi DBH sektor sawit bagi daerah penghasil tetap terjaga untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Terkait keberlanjutan, GAPKI mendorong penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat wajib. Sejumlah anggotanya juga mengikuti sertifikasi sukarela Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Edi turut menyoroti Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pengecualian pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal. Menurutnya, ketentuan pembakaran maksimal dua hektare per kepala keluarga perlu diperjelas pengawasan dan implementasinya agar tidak disalahgunakan untuk pembukaan lahan secara masif.

“Ketentuan itu perlu diperjelas implementasinya agar tidak disalahgunakan oleh oknum untuk membuka lahan perkebunan sawit,” katanya.

Ia menegaskan GAPKI tidak menolak kearifan lokal, tetapi meminta kejelasan aturan dan penegakan hukum. Perusahaan anggota GAPKI, lanjutnya, bersedia membantu masyarakat membuka lahan tanpa pembakaran melalui penyediaan alat berat, pendampingan teknis, dan kemitraan. Perusahaan juga turut membantu pencegahan serta pemadaman kebakaran di luar wilayah konsesi.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menekankan pentingnya peningkatan literasi wartawan mengenai industri sawit. Menurutnya, sawit merupakan komoditas strategis yang menghadapi persoalan kompleks, baik di tingkat nasional maupun geopolitik.

“Teman-teman wartawan harus banyak membaca dan meliterasi diri terkait lingkungan dan kelapa sawit,” ujar Munir.

Ia menyebut wartawan memiliki tiga peran penting, yakni mendalami regulasi, meningkatkan literasi masyarakat dan petani, serta mengawal posisi Indonesia dalam industri sawit dunia. Namun, ia mengingatkan pelaku industri juga harus tetap mematuhi aturan dan menerapkan prinsip keberlanjutan.

Sedangkan Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, menyampaikan, besarnya kontribusi sawit menjadikan persoalan sektor tersebut sebagai isu nasional. Workshop ini diharapkan membantu wartawan memahami industri sawit dari hulu hingga hilir.

“Kami tidak bermaksud menjadi juru bicara atau corong industri, tetapi menyampaikan hal yang benar,” ujarnya.

Menurut Lutfil, wartawan harus mampu meluruskan informasi yang keliru sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap industri. Pemberitaan harus berpijak pada fakta, akurat, dan berimbang. (fri)

Editor: Wetly