banner 400x130

Terkait Dugaan Penyadapan Presiden, Dua Jendral Polri Di Sanksi PTDH

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko

JAKARTA – Dua jenderal Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terseret dugaan pelanggaran kode etik terkait penyalahgunaan kewenangan dan akses ilegal. Terbaru, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) resmi menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonrta Nasution, mantan Kepala Divisi Hukum Polri, juga telah menjalani sidang etik pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi PTDH. Kedua jenderal tersebut dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang terhadap Eko digelar mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan proses tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan institusi kepolisian

.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan, Eko diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Eko ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Adapun anggota komisi terdiri atas Irjen Pol. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, dan Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.

Trunoyudo menegaskan, penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota Polri tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law menjadi landasan dalam menangani setiap dugaan pelanggaran.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran profesi.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Dalam persidangan tersebut, Polri menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan sebagai penuntut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan untuk melakukan pengawasan eksternal

Polri menyatakan akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan kepada publik setelah seluruh rangkaian proses selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

(din/ais)