MOJOKERTO – Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mendorong penguatan sektor industri sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas peluang investasi dan lapangan kerja.
Penguatan sektor industri tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas dan daya saing perusahaan, tetapi juga perlu diimbangi dengan penguatan kemitraan bersama Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi perhatian penting agar sumber daya manusia lokal mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Sektor industri diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati ditengah Workshop Pemberdayaan Industri untuk Memperkuat Ekonomi Daerah yang berlangsung di UPT Balai Latihan Kerja (BLK), Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Kegiatan tersebut diikuti para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait.
Menurut Gus Barraa, sapaan akrab Bupati Mojokerto sektor industri memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk, memperluas kesempatan kerja, menarik investasi, serta menggerakkan berbagai kegiatan usaha yang saling berkaitan.
Keberadaan perusahaan industri skala menengah dan besar juga membuka peluang bagi IKM, penyedia bahan baku, jasa transportasi, perdagangan, dan usaha pendukung lainnya untuk berkembang.
“Perkembangan industri perlu diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Kita ingin kemajuan industri memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian daerah, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produktif,”terang Gus Barra, dikonfirmasi, Kamis (12/11/2025).
Dijelaskan pengembangan sektor industri di Kabupaten Mojokerto telah memiliki arah melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mojokerto Tahun 2020–2040 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2021. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam mengembangkan industri secara terarah, meningkatkan daya saing, mendorong pemanfaatan teknologi, dan memperluas kesempatan usaha.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati menekankan lima hal penting. Pertama, peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing industri melalui efisiensi proses produksi, peningkatan kualitas produk, penguatan kompetensi tenaga kerja, serta pemanfaatan teknologi digital.
Kedua, penguatan kemitraan antara perusahaan industri skala menengah dan besar dengan IKM serta pelaku usaha lokal. Kemitraan dapat diwujudkan melalui kerja sama penyediaan bahan baku, produksi, penggunaan produk lokal yang memenuhi standar, pendampingan peningkatan mutu, hingga perluasan akses pemasaran.
Ketiga, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, kerja sama antara perusahaan, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan kerja perlu diperkuat agar keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Saya berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Di samping itu, perusahaan juga wajib memperhatikan pemenuhan hak tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja,” tegas Gus Barra.
Keempat, penguatan investasi dan optimalisasi potensi ekonomi daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pelayanan perizinan sesuai kewenangan, serta kejelasan informasi terkait perizinan dan tata ruang. Pengembangan industri juga harus memperhatikan pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan energi dan air, serta perlindungan lingkungan.
Kelima, penguatan dukungan infrastruktur dan perluasan akses pasar. Bupati berharap pelaku industri dapat menyampaikan berbagai kebutuhan infrastruktur dan kendala distribusi secara terukur agar dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah maupun instansi terkait.
Gus Barra menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Menurutnya, workshop tersebut menjadi ruang untuk bertukar pandangan, menghimpun masukan, serta menyelaraskan kebutuhan dunia industri dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi konkret, mulai dari identifikasi hambatan yang dihadapi perusahaan, kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja, peluang kemitraan dengan IKM, hingga dukungan yang diperlukan dalam pengembangan usaha.
“Masukan tersebut perlu dirangkum dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait bersama para pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, hasil workshop dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan industri di Kabupaten Mojokerto,” pungkas Gus Barra.(*)
