JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan karier politik putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di pemerintahan.
Penyerahan surat pengunduran diri berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Gibran tiba sekitar pukul 11.16 WIB dan menemui Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan MPR. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit sebelum Gibran meninggalkan gedung.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Menurut Muzani, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Keputusan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik menyusul polemik persyaratan dokumen pendidikan Gibran. Persoalan itu kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen pendidikan setara sekolah menengah atas miliknya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut membuka peluang dimulainya proses politik menuju pemakzulan.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 14.00 WIB akhirnya dibatalkan. Pembatalan tersebut membuat agenda pembahasan usulan HMP tidak dilanjutkan.
Selanjutnya, MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Proses ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan pemerintahan dan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan politik penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024. Peristiwa ini juga memunculkan perhatian mengenai dinamika hubungan politik di parlemen serta masa depan kepemimpinan nasional Indonesia.
(din/ais)
