BLITAR – Aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Kademangan mendapatkan pembekalan khusus untuk memperkuat tata kelola anggaran.
Langkah antisipatif ini diwujudkan melalui sosialisasi penyuluhan dan penerangan hukum yang digelar oleh Polres Blitar bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar di Aula Desa Suruhwadang pada Rabu (11/11/2026).
Agenda berskala kecamatan ini dihadiri langsung oleh para kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Kademangan.
Pertemuan ini difokuskan pada pengawasan ketat penggunaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) guna meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan administrasi sejak dini.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mengingatkan pentingnya aspek transparansi dalam setiap fase pembangunan desa.
Pihak kejaksaan menegaskan bahwa program ini berfungsi sebagai asistensi agar para kepala desa bisa mengeksekusi program kerja dengan tenang dan percaya diri, selama tetap patuh pada regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, tim penyuluh Polres Blitar membekali peserta dengan materi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegakan supremasi hukum.
Kepolisian mendorong sinergi aktif antara perangkat desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Kerja sama ini diharapkan mampu menyelesaikan potensi konflik sosial serta penanganan perkara hukum ringan melalui mekanisme restorative justice (keadilan restoratif).
Kepala Desa Suruhwadang mengapresiasi penunjukan wilayahnya sebagai pusat pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, edukasi hukum seperti ini sangat dinantikan oleh perangkat desa agar mereka lebih tertib administrasi dan terhindar dari kesalahan pengelolaan.
Melalui penyuluhan interaktif ini, seluruh jajaran pemerintahan desa di Kecamatan Kademangan diharapkan mampu mewujudkan birokrasi desa yang sehat, bersih dari korupsi, dan selalu berbasis hukum dalam menetapkan kebijakan publik. (*)
