JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi. Pimpinan DPR telah menerima laporan pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan hak tersebut dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang, Selasa (10/11/2026).
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan berbagai masukan dan laporan dari fraksi maupun anggota dewan selama masa reses. Perkembangan usulan tersebut selanjutnya dipelajari sebelum pimpinan menentukan langkah kelembagaan.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan selepas Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menjelaskan, setiap usulan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR harus melalui tahapan dan prosedur yang jelas. Mekanisme tersebut wajib mengacu pada konstitusi serta tata tertib DPR.
“Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027, Puan juga menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi langkah Kepolisian dalam menangani kasus tersebut dan meminta pengusutannya dilakukan secara transparan serta profesional.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan.
Puan menegaskan aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen. DPR, lanjutnya, akan mendukung upaya Polri mengungkap kasus penyadapan Presiden secara transparan.
Kasus tersebut menjadi salah satu isu yang akan dikawal DPR melalui fungsi pengawasan pada masa persidangan ini. Pengawasan juga akan diarahkan pada berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
Puan berharap seluruh anggota DPR kembali memperkuat komitmen menjalankan fungsi konstitusional, meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan, demi menjaga penyelenggaraan negara serta melindungi dan menyejahterakan rakyat. (fri)
