JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang puncak musim hujan 2026/2027. Upaya tersebut meliputi penyediaan informasi peringatan dini, pemantauan cuaca ekstrem dan siklon tropis, serta koordinasi operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani seusai mengikuti rapat terbatas mengenai antisipasi bencana alam bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat membahas perkembangan kebencanaan, mitigasi, serta strategi penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Faisal menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20-30 hari dibandingkan kondisi normal. Sementara itu, puncak musim hujan diprakirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027, dengan sifat hujan secara umum berada dalam kategori normal.
“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, BMKG menyediakan informasi peringatan dini melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Informasi tersebut mencakup potensi curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Khusus prakiraan hujan, BMKG menyediakan informasi nowcasting tingkat kecamatan untuk tiga hingga enam jam ke depan dengan kategori waspada, siaga, dan awas. Selain itu, tersedia prakiraan harian hingga tujuh hari, prakiraan dasarian hingga sepuluh hari, serta informasi bulanan untuk mengidentifikasi wilayah berpotensi terdampak bencana.
Informasi tersebut menjadi dasar koordinasi BMKG dan BNPB dalam menentukan wilayah serta waktu yang berpotensi mengalami hujan ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Dengan pemetaan tersebut, langkah antisipasi diharapkan dapat dilakukan lebih terarah.
“Informasi tersebut akan diterjemahkan. Saat ini tim kami mengidentifikasi di kecamatan mana terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor akan terjadi di mana dan kapan. Ini untuk selanjutnya dapat kita lakukan antisipasi,” jelasnya.
Selain peringatan dini, BMKG juga mendukung mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca bersama BNPB. Faisal menyebutkan, OMC dapat dilaksanakan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat. Dalam pelaksanaannya, BNPB bertindak sebagai pelaksana operasi dengan supervisi teknis BMKG. Metode yang digunakan disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah sasaran untuk mengurangi risiko hujan ekstrem.
BMKG juga terus memantau potensi siklon tropis menjelang akhir 2026 hingga awal 2027. Pada akhir tahun ini, potensi aktivitas siklon diprakirakan lebih didominasi belahan bumi utara. Sementara pada awal 2027, aktivitas tersebut diperkirakan lebih banyak berasal dari belahan bumi selatan atau wilayah di selatan garis khatulistiwa.
“Walaupun Indonesia secara teoritis bukan negara yang mengalami siklon tropis sehebat di Jepang, misalnya, atau di Filipina, tetapi dengan adanya perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem ini tetap harus kita antisipasi,” ungkap Faisal.
BMKG juga memberikan dukungan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP) di tiga provinsi. Informasi tersebut turut disampaikan kepada BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bahan koordinasi penanganan dan mitigasi bencana.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan antisipasi hujan ekstrem, termasuk pelaksanaan OMC untuk mengupayakan hujan turun di wilayah yang lebih aman, seperti perairan, sehingga risiko bencana di kawasan rawan dapat dikurangi.
“Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyiagakan seluruh peralatan dan prasarana darurat, seperti tenda, makanan siap saji, dan lain-lain, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kondisi cuaca BMKG,” kata Tito.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan 2026/2027. Informasi peringatan dini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat. (fri)
