Oleh: Zainal Faizin, S.H., M.H., C.M.
Demokrasi desa seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara jujur, adil, dan demokratis. Namun, bagaimana jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) justru dihadapkan pada ketidakpastian regulasi? Bagaimana jika penyelenggara yang menjalankan tugas berdasarkan pemahaman terhadap aturan hukum justru berhadapan dengan ancaman laporan pidana?
Inilah persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Jangan sampai ketidakjelasan norma hukum berubah menjadi jerat hukum bagi panitia dan penyelenggara Pilkades.
Persoalan ini mengemuka setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dalam penerapannya, terdapat persoalan penafsiran yang perlu dicermati, khususnya terkait persyaratan pencalonan kembali kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Pasal 33 huruf k UU Desa mengatur persyaratan calon kepala desa, yakni tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan. Namun, Pasal 118 huruf a memberikan ketentuan peralihan yang secara khusus menyatakan bahwa kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi
Dua ketentuan ini tidak boleh dibaca secara terpisah. Ketentuan peralihan merupakan bagian penting dari undang-undang yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan norma umum.
Di sinilah asas lex specialis derogat legi generali menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Ketentuan khusus yang mengatur keadaan tertentu tidak semestinya dikesampingkan hanya karena adanya persyaratan umum.
Apabila ketentuan peralihan tersebut tidak diakomodasi secara tepat dalam petunjuk teknis maupun proses verifikasi pencalonan, maka potensi sengketa hukum menjadi terbuka.
Jangan Biarkan Aturan Pelaksana Mengaburkan Undang-Undang
Peraturan pemerintah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk melaksanakan undang-undang, bukan untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengubah hak yang telah diberikan oleh undang-undang.
Karena itu, Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf b PP Nomor 16 Tahun 2026, khususnya mengenai dokumen persyaratan calon yang menyatakan tidak pernah menjabat kepala desa selama dua kali masa jabatan, perlu ditafsirkan secara sistematis dengan memperhatikan Pasal 118 huruf a UU Desa.
Jangan sampai persyaratan administratif justru menjadi penghalang terhadap hak pencalonan yang secara khusus telah diatur oleh pembentuk undang-undang.
Dalam negara hukum, setiap regulasi harus memiliki keselarasan. Tidak boleh terjadi keadaan ketika seseorang memperoleh hak berdasarkan undang-undang, tetapi hak tersebut menjadi tidak dapat digunakan akibat penerapan aturan pelaksana yang tidak memperhitungkan ketentuan peralihan.
Jika kondisi seperti ini dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya hak bakal calon kepala desa, melainkan juga legitimasi seluruh proses demokrasi di tingkat desa.
Kesalahan Administratif Tidak Otomatis Menjadi Tindak Pidana
Persoalan berikutnya jauh lebih serius, yakni potensi pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara Pilkades.
Panitia pemilihan, tim verifikasi, maupun pejabat pemerintah daerah berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka harus mengambil keputusan berdasarkan regulasi yang berlaku, sementara terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap hubungan antara undang-undang dan peraturan pemerintah.
Apabila keputusan administratif yang diambil kemudian dipersoalkan, bukan berarti setiap kesalahan penafsiran dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur larangan penyalahgunaan kewenangan, termasuk tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang.
Namun, penilaian terhadap penyalahgunaan kewenangan harus didasarkan pada tindakan konkret, dasar kewenangan, tujuan penggunaan kewenangan, prosedur, serta fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pula dalam hukum pidana, harus ada perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Harus dibuktikan adanya unsur kesalahan sesuai ketentuan delik yang disangkakan.
Tidak boleh ada pemidanaan hanya karena seseorang memiliki perbedaan penafsiran terhadap suatu norma hukum.
Tentu, apabila ditemukan pemalsuan dokumen, manipulasi administrasi, pemberian keterangan palsu, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana, proses hukum harus berjalan. Akan tetapi, proses tersebut tidak boleh digunakan untuk menekan pihak tertentu yang sedang memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum.
Kriminalisasi Tidak Boleh Menjadi Alat Pertarungan Politik Des
Pilkades sering kali bukan sekadar kontestasi administratif. Di dalamnya terdapat kepentingan sosial, politik, kekeluargaan, bahkan persaingan antarkelompok masyarakat.
Dalam situasi demikian, perbedaan penafsiran hukum sangat mungkin dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menyerang lawan politik.
Bakal calon yang merasa haknya diabaikan dapat mengajukan keberatan. Sebaliknya, pihak yang tidak menerima keputusan panitia juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum.
Namun, semua pihak harus memahami batasnya. Laporan pidana tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menyelesaikan setiap perselisihan administratif.
Jika setiap keputusan panitia yang tidak disukai dapat langsung dibingkai sebagai dugaan tindak pidana, maka penyelenggara Pilkades akan bekerja dalam tekanan dan ketakutan.
Akibatnya, bukan hanya kualitas penyelenggaraan pemilihan yang terganggu, melainkan juga keberanian pejabat dan panitia dalam menjalankan kewenangannya
Negara tidak boleh menciptakan situasi ketika penyelenggara dituntut profesional, tetapi tidak diberikan kepastian mengenai aturan yang harus mereka jalankan.
Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Mengharmonisasikan Regulas
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan saling menyalahkan antara panitia, bakal calon, dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat harus mengambil langkah konkret untuk memberikan penjelasan dan pedoman pelaksanaan yang tegas mengenai penerapan Pasal 118 huruf a UU Desa dalam proses pencalonan kepala desa.
Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa peraturan daerah, peraturan bupati, dan petunjuk teknis Pilkades tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Apabila terdapat norma peraturan pemerintah yang diduga bertentangan dengan undang-undang, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan melalui Mahkamah Agung dapat ditempuh.
Sementara itu, pengujian konstitusionalitas undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tepat, bukan melalui tekanan politik ataupun kriminalisasi
Negara Harus Melindungi Hukum, Bukan Membiarkan Ketakutan
Pada akhirnya, Pilkades adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap tahapan harus menjamin keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara.
Saya berpandangan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakselarasan regulasi menjadi beban yang harus ditanggung sendiri oleh penyelenggara Pilkades.
Panitia harus berani bekerja berdasarkan hukum, bakal calon harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan masyarakat harus memperoleh proses demokrasi yang dapat dipercaya.
Perlindungan terhadap penyelenggara bukan berarti memberikan kekebalan hukum. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, siapa pun juga tidak boleh dipidana hanya karena perbedaan penafsiran hukum yang masih memiliki dasar argumentasi.
Negara harus hadir memberikan kepastian, bukan justru membiarkan ketidakpastian menjadi ancaman.
Jangan sampai demokrasi desa kehilangan maknanya karena penyelenggaranya takut mengambil keputusan. Jangan sampai hak warga negara terabaikan akibat regulasi yang tidak harmonis.
Sebab, hukum seharusnya menjadi pelindung keadilan, bukan alat untuk menciptakan ketakutan bagi mereka yang menjalankan amanat demokrasi. (*)
