JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dan Slamet mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Daniel mengingatkan potensi memburuknya kebakaran menjelang puncak El Niño pada Desember 2026, sedangkan Slamet meminta Presiden menetapkan target penanganan yang terukur dan memastikan perlindungan masyarakat terdampak.
Daniel Johan menyoroti kebakaran di Kalimantan, Sumatra hingga Sulawesi yang berisiko semakin parah jika kondisi panas meningkat. Menurutnya, kebakaran yang terus berlangsung hingga puncak El Niño dapat meningkatkan emisi karbon dan memengaruhi anomali cuaca. Dampaknya bahkan berpotensi berlanjut hingga 2027 apabila kondisi cuaca dan kebakaran tidak segera ditangani.
“Yang menjadi kekhawatiran kita, ini belum puncaknya. Puncaknya itu Desember. Masih lama, bahkan kalau misalkan kebakaran semakin jadi, karbon yang dikeluarkan itu semakin banyak, akhirnya memengaruhi anomali cuaca,” kata Daniel kepada Parlementaria, Selasa (20/10/2026).
Daniel juga meminta pemerintah terbuka terhadap bantuan ASEAN dalam penanganan karhutla. Ia menilai dukungan internasional perlu dipertimbangkan selama dapat mempercepat penanganan bencana dan persoalan lingkungan. Pengalaman penanganan banjir di Sumatra dan Aceh, menurutnya, menunjukkan bahwa dukungan pihak lain dapat membantu proses pemulihan.
Sementara itu, Slamet mendesak Presiden menetapkan target waktu, indikator keberhasilan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas bagi kementerian dan lembaga terkait penanganan karhutla 2026. Ia menilai kebakaran yang berdampak pada sedikitnya 17 provinsi harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas koordinasi dan kinerja pemerintah.
“Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara,” kata Slamet dalam keterangan resminya.
Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan, ancaman karhutla telah terdeteksi sejak awal tahun. Pada Februari 2026, luas lahan terbakar dilaporkan meningkat hingga 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kebakaran meluas dari Sumatra dan Kalimantan hingga sejumlah wilayah di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Slamet juga menyoroti laporan sekitar 3,4 juta jiwa terdampak langsung asap di tujuh provinsi episentrum karhutla. Di Kalimantan Barat, lebih dari 165 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan sejak Januari 2026. Menurutnya, karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, mengganggu kegiatan belajar-mengajar, dan memengaruhi mata pencaharian masyarakat.
Ia menegaskan, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari dampak bencana, sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.
“Ketika jutaan warga terpapar asap, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan aman, dan masyarakat kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat, negara tidak boleh hanya hadir melalui imbauan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi,” ujarnya.
Karena itu, Slamet meminta pemerintah memperluas penanganan karhutla melalui perlindungan kesehatan masyarakat, pemulihan sosial-ekonomi, serta penguatan pencegahan. Ia juga mendorong pelaporan berkala dan evaluasi berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar rapat koordinasi atau laporan administratif.
Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat IV itu menambahkan, kegagalan mencapai target akibat lemahnya kinerja harus menjadi dasar evaluasi jabatan. Ia menilai setiap pejabat perlu mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan, termasuk melalui pengunduran diri apabila tidak mampu menjalankan tugas.
Selain itu, Slamet meminta pemerintah memperluas layanan kesehatan bagi warga terdampak asap, memastikan kegiatan pendidikan berlangsung aman, dan membuka data dampak karhutla secara transparan. Penguatan sistem pencegahan menjelang musim kemarau 2027 juga dinilai penting agar kebakaran tidak kembali meluas.
“Jangan sampai rakyat terus menghirup asap dan menghadapi ancaman kesehatan, sementara kinerja pemerintah tidak menghasilkan perubahan berarti. Presiden harus memastikan negara hadir melindungi rakyat, dan setiap pejabat bertanggung jawab atas mandat yang diberikan,” pungkasnya. (fri)
