SURABAYA – Persoalan keterbatasan ruang kelas di SDN Semolowaru IV Surabaya menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Michael Leksodikulyo.
Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangun sistem penanganan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih responsif agar kebutuhan mendesak sekolah tidak harus menunggu pengaduan langsung kepada wali kota.
Michael bahkan menyebut kondisi yang membuat siswa terpaksa belajar lesehan di perpustakaan sebagai “bencana pendidikan”. Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan fasilitas sekolah harus ditangani berdasarkan tingkat urgensi, bukan semata-mata mengikuti alur penganggaran rutin.
“Kalau ruang belajar sudah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan siswa harus memakai ruangan lain untuk belajar, ini sudah masuk kategori kegawatdaruratan pendidikan. Saya menyebutnya bencana pendidikan,” kata Michael.
Ia menyampaikan keprihatinan atas kondisi SDN Semolowaru IV yang sebelumnya telah mengajukan kebutuhan perbaikan fasilitas, tetapi sejumlah kebutuhan tersebut belum terpenuhi. Persoalan ini kembali mencuat setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan peninjauan langsung ke sekolah pada Rabu (7/10/2026).
Menurut Michael, pemerintah seharusnya memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangani persoalan sekolah sebelum kondisi tersebut berdampak lebih jauh terhadap kegiatan belajar mengajar.
Empat Rombel Harus Masuk Siang
Berdasarkan pemberitaan LensaParlemen.id pada 11 Oktober 2026, SDN Semolowaru IV Surabaya memiliki 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya mempunyai delapan ruang kelas. Akibatnya, empat rombel harus menjalani pembelajaran pada siang hari.
Keterbatasan ruang membuat perpustakaan turut digunakan sebagai tempat belajar. Namun, ruangan tersebut tidak dilengkapi bangku yang memadai sehingga siswa harus duduk lesehan.
Selain itu, sejumlah meja dan kursi siswa dilaporkan mengalami kerusakan. Kepala SDN Semolowaru IV, Novita Aprilianti, mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah mengajukan penggantian meja dan kursi sejak Maret 2026, tetapi belum terealisasi saat wali kota melakukan peninjauan.
Sekolah tersebut juga masih kekurangan tiga tenaga pengajar. Kondisi itu menyebabkan sejumlah guru harus merangkap tugas mengajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan sekolah tidak hanya berkaitan dengan penambahan ruang kelas, tetapi juga kelayakan fasilitas belajar dan kecukupan tenaga pendidik.
Jangan Hanya Bergerak Setelah Ada Pengaduan
Michael menilai, persoalan mendasar dalam penanganan kebutuhan sekolah adalah perlunya sistem yang mampu membedakan pengajuan biasa dengan kondisi yang membutuhkan tindakan segera.
Ia mengibaratkan penanganan kerusakan fasilitas pendidikan seperti tindakan medis. Sebelum menentukan langkah, pemerintah harus mengetahui tingkat kegawatan masalah agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, ketika siswa tidak bisa belajar di ruang kelas yang semestinya dan harus menggunakan fasilitas lain yang tidak memadai, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret.
“Tidak bisa kita hanya menunggu anggaran turun. Solusi demi solusi perlu mendapatkan eksekusi keputusan. Ini penting sekali di dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar Pemkot Surabaya memiliki indikator penanganan yang jelas, mulai dari riwayat pengajuan perbaikan oleh sekolah, tingkat urgensi kerusakan, hingga batas waktu respons pemerintah terhadap laporan yang masuk.
Dengan mekanisme tersebut, sekolah yang menghadapi persoalan paling mendesak bisa mendapatkan prioritas penanganan. Pemerintah juga dapat mengevaluasi berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak pengaduan diterima hingga solusi diberikan.
Michael mengingatkan bahwa kondisi SDN Semolowaru IV tidak boleh dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Evaluasi terhadap sekolah negeri lainnya perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat persoalan serupa yang belum mendapatkan penanganan.
Pemkot Targetkan Pembenahan Sekolah pada 2027
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah negeri setelah melihat langsung kondisi SDN Semolowaru IV.
Eri menegaskan bahwa pemenuhan fasilitas dasar, seperti ruang kelas dan kamar mandi, perlu menjadi prioritas agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Ia juga menyampaikan target pembenahan seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya pada 2027.
Menanggapi persoalan tersebut, Michael mendorong agar kebutuhan yang bersifat mendesak turut dibahas bersama DPRD. Menurutnya, Komisi D dapat menjadi ruang pembahasan untuk mencari solusi, termasuk jika diperlukan tambahan anggaran bagi sekolah yang membutuhkan renovasi segera.
“Untuk hal-hal yang membutuhkan tambahan anggaran, saya berpikir ini bisa dilakukan hearing dengan Komisi D DPRD Surabaya. Ada kasus-kasus tertentu yang mendesak dan harus segera direnovasi karena anak-anak sudah belajar di tempat yang tidak layak,” jelasnya.
Ia berharap penanganan sarana pendidikan ke depan tidak hanya berorientasi pada target pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas yang layak selama proses belajar berlangsung.
Bagi Michael, pemenuhan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan. Karena itu, kondisi yang menghambat kegiatan belajar mengajar perlu ditangani secara cepat, terukur, dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang di sekolah-sekolah lain. Harus ada penanganan khusus, solusi yang jelas, serta kebijakan dari Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (*)
