JEMBER – Dukungan politik terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menduduki posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mulai disuarakan Bareng Rakyat. Organisasi gerakan rakyat tersebut menilai Dasco memiliki kapasitas politik, pengalaman di parlemen, serta kemampuan komunikasi lintas kekuatan yang dibutuhkan untuk memperkuat kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Bareng Rakyat Bidang Pengorganisiran, Svara Gerwaniandira. Menurutnya, posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping presiden, melainkan bagian strategis dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan koordinasi pemerintahan.
“Wakil presiden bukan jabatan pelengkap. Ia harus menjadi bagian strategis dari proses pengambilan keputusan dan memastikan pemerintahan bekerja secara efektif,” kata Svara.
Ia menilai, pengalaman Dasco dalam dinamika politik nasional, khususnya kiprahnya di parlemen dan posisinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menjadi modal penting untuk menjembatani berbagai kepentingan politik sekaligus menjaga keseimbangan pemerintahan.
“Dasco memiliki pengalaman politik dan kemampuan komunikasi yang menjadi modal penting untuk menjembatani berbagai kepentingan dalam pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, Svara menegaskan dukungan Bareng Rakyat tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk konsolidasi dukungan terhadap elite politik. Lebih dari itu, kepemimpinan nasional harus mampu membuktikan keberpihakan kepada masyarakat luas melalui kebijakan yang menghadirkan keadilan sosial.
Menurutnya, stabilitas politik tidak boleh berhenti pada terciptanya hubungan harmonis antarkekuatan politik. Stabilitas harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, mulai dari ketimpangan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga akses terhadap sumber daya.
“Stabilitas politik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Stabilitas harus menghasilkan keadilan sosial dan memperbaiki kehidupan rakyat,” tegasnya.
Svara juga berpandangan bahwa tantangan Indonesia tidak cukup diselesaikan melalui kompromi antarpartai maupun pembagian posisi kekuasaan. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan keputusan politik menjadi perubahan konkret yang dirasakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, ia menilai hubungan antara gerakan masyarakat sipil dan kekuasaan perlu dibangun secara terbuka. Gerakan rakyat, menurutnya, tidak harus selalu mengambil posisi berseberangan dengan negara. Namun, keterlibatan dalam dinamika kekuasaan tidak boleh menghilangkan independensi maupun daya kritis gerakan.
“Gerakan rakyat tidak harus selalu berada di luar kekuasaan. Yang terpenting adalah menjaga independensi sikap dan memastikan kekuasaan tetap bisa dikritik,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan politik terhadap seorang figur harus tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab mengawal pemerintahan. Partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti setelah proses pemilihan pemimpin, tetapi harus terus berlangsung melalui pengawasan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan kekuasaan.
“Bagi kami, ukuran kepemimpinan bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, melainkan kepentingan siapa yang diperjuangkan melalui jabatan tersebut,” katanya.
Dukungan Bareng Rakyat terhadap Dasco dengan demikian menjadi bagian dari pandangan politik organisasi tersebut mengenai arah kepemimpinan nasional. Svara menekankan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak cukup dibangun melalui kekuatan koalisi dan dukungan elite, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk diketahui, gerakan Bareng Rakyat saat ini telah hadir di sejumlah wilayah Indonesia. Jaringannya meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, serta Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi.
Persebaran tersebut menunjukkan konsolidasi Bareng Rakyat mulai meluas ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Penguatan jaringan ini menjadi bagian dari upaya membangun kekuatan gerakan rakyat dalam skala nasional. (*)







