KEDIRI – Pergeseran posisi Drs. M. Yasin, M.Si. dari Wakil Ketua DPRD Kota Kediri menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem memicu surat keberatan resmi saat pelantikan pengurus DPD Partai NasDem Kota Kediri di sebuah hotel di Jalan Urip Sumoharjo, Jumat malam, 20 November 2026. Pengurus partai memastikan rotasi itu sudah tuntas sesuai aturan, sementara pihak relawan menilai kebijakan tersebut janggal.
Surat bernomor 03/MRD/PH/XI/2026 tertanggal 20 November 2026 itu diserahkan kepada Ketua DPD Partai NasDem Kota Kediri, Khusnul Arif, di sela acara pelantikan.
Pasalnya langkah yang ditempuh tim kuasa hukum dari MRD Law Firm, Moh. Rofi’an, S.H., M.H., Mahendra Adi Bintori, S.H., dan Dipa Kurniyantoro, S.H., M.H. telah berdasarkan surat kuasa tertanggal sama dari klien mereka, Muhammad Zaenal Fanani, warga Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
Bagi kubu relawan M. Yasin, pergeseran di tengah masa jabatan yang masih berjalan hingga 2029 terasa janggal karena sosok M. Yasin dinilai berdedikasi dan tidak tersangkut skandal. Pihak kuasa relawan yang turut menyebut nama relawan Mas Zainal Fanani dan mengklaim mewakili dukungan personal hampir seribu orang menyayangkan langkah tersebut.
“Tetapi dengan adanya tindakan tersebut itu merasa dizalimi oleh kebijakan tersebut,” ujar salah satu kuasa relawan Yasin, Moh. Rofi’an,
Mereka meminta kebijakan itu dianulir agar dukungan relawan tidak diabaikan, serta mempertanyakan dampaknya di mata publik tanpa adanya pelanggaran.
Di lapangan, dinamika ini juga dikaitkan dengan isu kepentingan pihak tertentu, termasuk penyebutan nama Khoiruddin Mustofa. Namun, sumber di lapangan menyebut informasi itu masih perlu dicek kembali dan menegaskan isu kubu internal bukan ranah kapasitasnya.
Di sisi lain, DPD Partai NasDem Kota Kediri menegaskan pergantian alat kelengkapan dewan sudah rampung melalui mekanisme internal. Ketua Partai NasDem Kota Kediri Khusnul Arif, menyatakan prosesnya berlangsung sejak beberapa bulan lalu, mulai dari asesmen hingga penyelarasan komitmen kader.
“Secara internal kami selesai. Tidak ada persoalan sama sekali,” katanya.
Proses komitmen mulai dari asesmen, proses komitmen mulai dari beberapa bulan yang lalu sudah pihaknya lalui dengan baik tahapannya dan tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan.
Politisi yang akrab disapa Mas Pipin juga menjelaskan rotasi merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, tata tertib DPRD Kota Kediri, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
Menurut dia, empat kader partai di legislatif dinilai layak menempati posisi strategis, baik di Badan Musyawarah, Badan Anggaran, maupun unsur pimpinan dewan.
Terkait surat keberatan yang masuk, Mas Pipin mengaku belum membacanya secara menyeluruh, namun berjanji mempelajarinya. Ia tetap menegaskan urusan rotasi jabatan di DPRD sepenuhnya merupakan ranah internal partai.
“Tahapan dan semua proses sudah kami lalui, kita terikat dengan AD/ART dan peraturan partai. Sekali lagi ini adalah rumah tangga kami, AD/ART kami sudah menata, peraturan partai juga sudah kami lalui,” ujarnya.
Munculnya surat protes di tengah seremoni pelantikan menandai ketegangan yang belum sepenuhnya mereda. Keputusan partai kini diuji apakah tetap berjalan mulus atau memicu friksi lanjutan di internal NasDem Kota Kediri.(*)







