SURABAYA – Dalam setahun terakhir ini, Wali Kota Eri Cahyadi melakukan pergantian 13 kepala dinas di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia pun membeberakan alasannya, bahwa pergantian kepala perangkat daerah bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka.
Menurut Eri, setiap kepala dinas memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijalankan menghasilkan output dan outcome sesuai target. Karena setiap pekerjaan yang ada, yang diliohat adalah output dan outcome.
“Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu setu tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun,” kata Eri, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran. Ia mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang harus mampu mengarahkan seluruh elemen untuk bergerak secara bersama-sama.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” katanya.
Dalam upaya memperkuat pelayanan publik, Pemkot Surabaya juga melakukan perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Wali Kota Eri mengatakan, ASN tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi juga didorong untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan di balai RW.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga bekerja di sana. Maka itu yang kita lakukan di Kota Surabaya,” paparnya.
Ia menjelaskan, pelayanan publik di Kota Surabaya dirancang berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pelayanan yang dibutuhkan warga.
“Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan,” tuturnya.
Selain mengubah pola kerja ASN, Pemkot Surabaya juga melakukan penyederhanaan layanan digital. Ratusan aplikasi dipangkas menjadi dua platform utama, yakni KantorKu yang digunakan pemerintah dan WargaKu sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan.
“Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua. Pertama ada aplikasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah namanya Kantorku, dan aplikasi yang dikerjakan oleh warga Surabaya yang ingin melaporkan namanya WargaKu,” terangnya.
Eri menegaskan, setiap kebijakan pemerintah daerah harus memiliki arah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Menurutnya, terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
“Maka pelayanan publik yang kita lakukan adalah mulai dari siklus kehidupan. Buat saya tujuan negara sudah pasti. Visi-misi wali kota, visi-misi gubernur, harus sama dengan tujuan negara,” katanya.
Lebih rinci, Eri memaparkan tujuh indikator yang menjadi bagian dari tujuan pembangunan. Yakni, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran terbuka, menekan angka stunting, mengurangi angka kematian ibu dan anak, meningkatkan indeks pembangunan manusia, mengurangi gini rasio, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya. (fri)
