SURABAYA – Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 mendapat sambutan positif dari Partai Golkar Jawa Timur.
Apresiasi tersebut ditandai dengan kegiatan tasyakuran yang digelar sejumlah tokoh dan pengurus Golkar Jatim di Rumah Kuning, kawasan Jalan Darmokali, Surabaya, Senin (31/8/2026) malam.
Tasyakuran itu sekaligus menjadi penanda bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat kontribusi NU dalam kehidupan kebangsaan.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufthi mengatakan, Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, telah berlangsung aman, tertib dan kondusif. Menurutnya, dinamika yang muncul selama forum tertinggi NU tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi.
“Ini tasyakuran atas terselenggaranya Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35 dengan lancar, aman, kondusif dan tertib. Memang ada dinamika, tetapi tetap terkendali. Itulah demokrasi,” kata Ali.
Menurut Ali, masyarakat Jawa Timur memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga pelaksanaan Muktamar NU. Apalagi, Jawa Timur merupakan salah satu episentrum sejarah, tradisi pesantren dan perkembangan Nahdlatul Ulama.
“Kita bersyukur karena Muktamar ini diselenggarakan di Jawa Timur. Kita yang berdomisili di Jawa Timur merasa punya kewajiban untuk menjaga agar Muktamar itu menyenangkan dan menggembirakan,” ujarnya.
Gus Kikin dan Harapan Baru NU
Ali menilai terpilihnya Gus Kikin memiliki arti tersendiri bagi Jawa Timur. Gus Kikin dinilai sebagai figur yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kultur pesantren Jawa Timur sebelum akhirnya mendapat amanah memimpin PBNU.
“Yang terpilih ini adalah tokoh yang lahir di Jawa Timur, tumbuh dan berkembang di Jawa Timur, serta mendewasakan diri di Jawa Timur. Sekarang beliau menjadi nahkoda sebuah organisasi terbesar di Indonesia,” tutur Ali.
Ia berharap kepemimpinan Gus Kikin mampu membawa PBNU menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang semakin produktif dalam menjawab persoalan umat dan bangsa.
Bagi Golkar Jatim, kata Ali, NU memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menggerakkan potensi masyarakat. Karena itu, kepemimpinan PBNU lima tahun ke depan dinilai tidak semata-mata menyangkut urusan internal organisasi, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap arah kontribusi NU bagi bangsa.
“Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dan kegembiraan kepada beliau dalam mengelola ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama,” katanya.
Ali juga menegaskan bahwa hubungan Golkar dengan kalangan pesantren bukan sesuatu yang baru. Menurutnya, banyak kader Golkar berasal dari kalangan muslim dan santri. Bahkan, struktur organisasi Golkar memiliki bidang yang secara khusus berkaitan dengan hubungan pesantren.
NU Harus Menjadi Kekuatan Kebangsaan
Ali berharap NU di bawah kepemimpinan Gus Kikin mampu memperluas kemanfaatannya. NU, kata dia, tidak cukup hanya menjadi rumah besar bagi warga Nahdliyin, tetapi juga harus hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Bagaimana Nahdlatul Ulama ini bisa memberikan kontribusi dan kemanfaatan kepada bangsa Indonesia. Tidak hanya kepada Nahdlatul Ulama dan warga NU, tetapi kepada seluruh bangsa Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai tantangan NU ke depan tidak ringan. Persoalan sosial, ekonomi dan kesejahteraan warga harus menjadi bagian dari perhatian organisasi.
Karena itu, nilai-nilai yang selama ini menjadi ruh perjuangan NU harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Ali menyebut konsep yang disampaikan Gus Kikin mengenai konon asasi sebagai salah satu pijakan penting.
“Ada al-adlu, bagaimana mewujudkan keadilan. Kemudian al-amin, keamanan, al-ikhlas, persatuan, dan al-ihsan, kebaikan,” paparnya.
Menurut Ali, nilai-nilai tersebut relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini. Keadilan sosial, keamanan, persatuan dan kebajikan harus menjadi energi bersama dalam membangun Indonesia.
Golkar Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah
Dalam konteks politik kebangsaan, Ali secara terbuka mendorong adanya kolaborasi konstruktif antara PBNU dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai NU memiliki modal sosial yang sangat besar untuk ikut memperkuat agenda pembangunan nasional. Namun, kolaborasi tersebut harus tetap menghormati posisi NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki independensi.
“Kolaborasi antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah itu sesuatu yang sangat bagus. NU bisa mewujudkan konon asasi kalau ada kolaborasi. Kolaborasi itu tidak harus menghilangkan independensi,” tegasnya.
Menurut Ali, sinergi tersebut harus diarahkan pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik jangka pendek. NU dengan jaringan pesantren, ulama, kiai dan warga Nahdliyin memiliki kapasitas besar untuk menjadi mitra strategis dalam pembangunan.
Ia menyebut agenda hilirisasi, penguatan ekonomi kerakyatan dan implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan.
“Indonesia membutuhkan leadership yang kuat dan kolaborasi yang kuat. Ini perjuangan kita semua,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan posisi Golkar Jatim yang menginginkan NU mengambil peran lebih besar dalam agenda pembangunan nasional, dengan tetap menjaga jarak kelembagaan dan independensi organisasi.
Doa untuk Kepemimpinan Gus Kikin
Menutup pernyataannya, Ali mengajak seluruh pihak mendoakan agar kepemimpinan Gus Kikin di PBNU membawa maslahat dan keberkahan.
“Allahummaftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukalah kepada kami semua pintu-pintu kebaikan. Abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan,” ucapnya.
Bagi Golkar Jatim, tasyakuran tersebut bukan sekadar ungkapan kegembiraan atas terpilihnya Gus Kikin. Momentum itu juga menjadi harapan agar PBNU semakin kuat sebagai penjaga tradisi keislaman, penggerak kemaslahatan umat dan salah satu kekuatan penting dalam menjaga persatuan bangsa.
Dengan kepemimpinan baru PBNU, Golkar Jatim berharap terbuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara kekuatan pesantren, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan nasional.
(zal/ais)
