SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Partai Demokrat menjadikan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu program strategis partai.
Hal itu disampaikan Khofifah dalam Musda VII melalui Musdalub Partai Demokrat Jawa Timur bertema “Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan” di Hotel Samator Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Khofifah mengatakan, Jawa Timur memiliki modal kuat untuk menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan melalui capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur yang disebutnya terendah secara nasional. Ia juga menyoroti potensi program SMK Go Global.
Menurutnya, sebanyak 4.915 siswa Jawa Timur telah terhubung dalam program tersebut, sementara jumlah siswa di luar Jawa Timur mencapai sekitar 3.600 orang yang tersebar di 13 negara.
“Kalau ada program SMK Go Global, rasanya Jawa Timur insyaallah sangat siap,” ujar Khofifah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah, termasuk pengelolaan APBN dan APBD, harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut, kata dia, sejalan dengan kaidah tasarruful imam ‘ala ra’iyyah manutun bil maslahah.
Khofifah kemudian mengusulkan agar Partai Demokrat kembali menguatkan gagasan Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dirancang pada 2007 saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia menyebut program tersebut kemudian mendapat penguatan pada era Presiden Joko Widodo, terutama dalam validasi data penerima bantuan.
Khofifah menilai kader Demokrat di berbagai tingkatan dapat mengembangkan program tersebut melalui sistem graduation, sehingga penerima bantuan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu mandiri dan berkembang menjadi pelaku UMKM.
“Kalau berkenan ini menjadi salah satu program prioritas Pak Wagub yang juga Ketua Partai Demokrat Jawa Timur, Pak Emil Elestianto Dardak,” katanya.
Menurut Khofifah, langkah tersebut dapat menjadi plan of action hasil Musda VII sekaligus melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif dari Partai Demokrat.
(zal/min)
