SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6) malam.
Pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPKP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, BPKP merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan, pendampingan, dan pemberian rekomendasi yang konstruktif.
“Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, selama ini BPKP telah berperan penting tidak hanya sebagai auditor, tetapi juga sebagai penasihat terpercaya dan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan.
Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP RI atas dukungan yang diberikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur. Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dapat menghasilkan perencanaan yang detail sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan penghargaan kepada Abul Chair atas dedikasinya selama memimpin BPKP Perwakilan Jawa Timur. Sementara kepada Hasoloan Manalu, ia menyampaikan ucapan selamat datang dan harapan agar sinergi yang telah terjalin dapat semakin diperkuat.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Sally Salamah, berharap kerja sama antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan daerah serta nasional. (*)
