BANYUWANGI, Wartatransparansi.com – Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Memasuki musim panen raya padi masa tanam pertama (MT1) pada Januari hingga Maret 2026, hamparan sawah di berbagai penjuru daerah yang dikenal sebagai Bumi Blambangan itu berubah menjadi lautan emas.
Dari total luas lahan 24.652 hektare, produksi padi yang dihasilkan mencapai 160.239 ton—angka yang mencerminkan kerja keras petani sekaligus konsistensi daerah dalam menjaga ketahanan pangan.
Di tengah suasana panen yang penuh syukur, Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasinya kepada para petani. Baginya, hasil panen yang baik bukan sekadar capaian angka, melainkan bukti nyata dari dedikasi masyarakat tani yang terus berjuang di tengah berbagai tantangan.
Panen raya tahun ini berlangsung hampir merata di seluruh kecamatan. Salah satu yang menjadi potret keberhasilan itu terlihat di Dusun Salamrejo, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore.
Di sana, para petani memanen padi dengan hasil yang menggembirakan, mencerminkan produktivitas yang terus terjaga.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Danang Hartanto, mengungkapkan bahwa rata-rata produktivitas padi di Banyuwangi saat ini mencapai 6,8 hingga 7 ton per hektare.
Angka ini menjadi indikator bahwa upaya peningkatan kualitas pertanian yang dilakukan pemerintah daerah bersama petani mulai menunjukkan hasil yang signifikan.
Lebih dari sekadar panen musiman, capaian ini juga memperkuat optimisme Banyuwangi dalam menjaga surplus beras. Pada tahun 2025, total produksi beras daerah tercatat mencapai 546.923 ton dengan surplus sebesar 383.258 ton setelah memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Tren positif tersebut diyakini akan terus berlanjut pada 2026.
Di balik angka-angka tersebut, ada cerita tentang ketekunan petani, dukungan kebijakan, serta harapan akan masa depan pertanian yang lebih mandiri.
Banyuwangi bukan hanya memanen padi, tetapi juga memanen kepercayaan sebagai daerah yang mampu menopang kebutuhan pangan, tidak hanya untuk warganya sendiri, tetapi juga bagi wilayah lain di Indonesia. (*)
