SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama jajaran Polres mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas perdagangan orang, khususnya praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari total 21 perkara, sebanyak delapan kasus ditangani Ditres PPA/PPO Polda Jatim dengan 14 tersangka. Sementara 13 kasus lainnya ditangani Polres jajaran dengan 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan berbagai modus, di antaranya menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi. Korban kemudian diminta membayar sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.
Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural dengan tujuan Armenia. Dalam perkara tersebut, terdapat 15 korban asal Lamongan yang dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan. Namun, para korban dibebani biaya keberangkatan hingga Rp75 juta.
Polisi juga mengungkap dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang melalui media sosial dengan biaya antara Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.
Selain itu, Polda Jatim tengah mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua warga negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.
Rencana keberangkatan kedua WNI tersebut berhasil dicegah melalui koordinasi Polda Jatim bersama Lanudal Juanda dan Imigrasi di Bandara Juanda. Saat ini, penyidik masih mendalami dan mengembangkan perkara tersebut.
Pengungkapan lainnya berkaitan dengan dugaan penempatan PMI secara nonprosedural sebagai asisten rumah tangga (ART) ke Singapura dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai konstruksi hukum masing-masing perkara.
Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi. Calon pekerja migran juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan dan prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran kerja.
Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan PMI secara nonprosedural atau dugaan perdagangan orang dapat melaporkannya melalui layanan kepolisian 110 maupun berkoordinasi dengan instansi terkait. (*)







