BANYUWANGI – Sebanyak 100 keluarga di Kabupaten Banyuwangi mengikuti akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang digelar Bank Tabungan Negara (BTN) bersama pengembang perumahan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (26/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi, Perwakilan REI Banyuwangi Suhartatik, serta Ketua Apersi Banyuwangi Fajar Susanto.
Sebanyak 40 keluarga mengikuti akad di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, sementara 60 keluarga lainnya melaksanakan akad secara serentak di sejumlah lokasi di Banyuwangi. Kegiatan tersebut memfasilitasi calon pembeli bertemu notaris dalam satu tempat sehingga proses akad menjadi lebih mudah dan efisien.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi pelaksanaan akad massal tersebut. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya mempermudah masyarakat dalam proses pembelian rumah, tetapi juga membantu menekan biaya yang harus dikeluarkan calon pemilik rumah.
“Tidak hanya memfasilitasi kemudahan pembelian rumah, kegiatan ini juga memfasilitasi para pembeli bertemu dengan notaris dalam satu tempat. Tentu ini akan mengurangi budget mereka,” ujar Ipuk.
Pemkab Banyuwangi juga memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan subsidi.
Ipuk mengatakan pemerintah daerah tidak hanya fokus membangun rumah baru, tetapi juga meningkatkan kualitas rumah yang telah ditempati masyarakat. Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.
Sementara itu, BTN mencatat telah menyalurkan pembiayaan KPR kepada 16.300 keluarga di Banyuwangi sejak membuka kantor cabang pada 2017. Khusus 2026, sekitar 700 keluarga telah menerima pembiayaan KPR BTN.
Perwakilan REI Banyuwangi Suhartatik menyebut penjualan rumah di Banyuwangi rata-rata mencapai 2.000 unit per tahun. Lebih dari 95 persen di antaranya merupakan rumah subsidi. (*)
