SURABAYA — Program Kampung Pancasila, Green and Clean, serta berbagai kegiatan lingkungan di Kota Surabaya kembali menjadi perhatian DPRD Surabaya dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026.
Komisi C DPRD Surabaya meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak sekadar mengalokasikan anggaran untuk berbagai program lingkungan, tetapi juga memastikan setiap kegiatan memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat dan pengurangan volume sampah.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto, mempertanyakan efektivitas belanja DLH ketika volume sampah dan anggaran pengelolaan persampahan sama-sama mengalami peningkatan.
Hal itu disampaikan dalam pembahasan PAK APBD 2026 bersama DLH Surabaya, Selasa (1/9/2026). Herlina menyebut volume sampah yang sebelumnya sekitar 521,6 ribu ton meningkat menjadi hampir 560 ribu ton. Sementara anggaran pengelolaan sampah disebut naik dari sekitar Rp138 miliar menjadi Rp148 miliar.
“Di satu sisi kita mengatakan pengelolaan sampah Surabaya semakin baik dan mampu berprestasi, tetapi di sisi lain anggarannya semakin besar. Ini kontradiktif,” kata Herlina.
Menurutnya, DPRD membutuhkan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan anggaran agar efektivitas setiap program dapat diukur. Ia juga meminta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disajikan secara terpisah sesuai jenis kegiatan.
“Kami mohon diberikan RKA sesuai dengan yang diserahkan. Kalau memang kegiatannya terpisah, sebaiknya dipisah juga, supaya kami lebih mudah membacanya,” ujarnya.
Kampung Pancasila Harus Beri Dampak Nyata
Sorotan DPRD juga diarahkan pada program berbasis kampung, termasuk Kampung Pancasila dan Green and Clean yang selama ini dikenal sebagai program lingkungan di Surabaya.
Herlina menilai program tersebut perlu memiliki indikator keberhasilan yang konkret. Apalagi, sejumlah kegiatan lingkungan dan perlombaan sempat mengalami kevakuman selama pandemi Covid-19.
Kepala DLH Surabaya M. Fikser mengatakan pihaknya kini berupaya mengubah pendekatan program agar tidak hanya berorientasi pada seremoni maupun perlombaan tahunan.
Menurut Fikser, keberhasilan program lingkungan harus diukur dari perubahan perilaku warga, terutama dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah.
“Ini termasuk dalam kontrak kinerja kami. Pak Wali meminta DLH mampu menurunkan output sampah rumah tangga idealnya sampai 40 persen dari sebelumnya.
Ini PR besar bagi kami,” kata Fikser.
Target tersebut menjadi tantangan karena pengurangan sampah dari sumber membutuhkan keterlibatan masyarakat secara konsisten.
Dewan Soroti Kebutuhan Sarana Masyarakat
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Siti Maryam mengingatkan agar penambahan anggaran DLH tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu fasilitas yang menjadi sorotannya adalah MCK portable. Menurutnya, kebutuhan fasilitas sanitasi tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Setiap pertemuan pembahasan saya selalu mengajukan MCK portable. Untuk Surabaya, sudah waktunya kebutuhan MCK portable ini ditambah,” ujar Siti.
Ia juga mempertanyakan pengurangan sarana operasional persampahan berupa gerobak sampah. Meski nilainya relatif kecil dibandingkan belanja lainnya, fasilitas tersebut dinilai tetap penting bagi masyarakat.
“Untuk kepentingan masyarakat, jangan dikurangi. Gerobak sampah memang jumlahnya tidak seberapa, tetapi penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Siti meminta setiap penambahan anggaran dalam PAK APBD 2026 didukung data kebutuhan yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program maupun data yang telah tersedia.
“Kalau sekarang anggaran muncul segitu, apakah sudah ada datanya? Jangan sampai anggarannya besar, tetapi nanti berbenturan dengan data yang sudah ada,” katanya.
Peremajaan Armada Perkuat Layanan Persampahan
Sementara itu, Fikser menjelaskan sebagian anggaran DLH digunakan untuk memperkuat sarana operasional, terutama peremajaan armada pengangkut sampah.
DLH Surabaya saat ini memiliki 42 unit dump truck. Sebagian armada tersebut telah digunakan sejak sekitar 2015 sehingga membutuhkan peremajaan.
“Armada yang kami punya itu ada 42 unit, kondisinya memang sudah membutuhkan peremajaan. Ada yang usianya sejak 2015,” jelas Fikser.
Selain dump truck, DLH juga mengoperasikan sekitar 80 compactor, 48 arm roll, dan 42 kendaraan tangki air untuk pemeliharaan taman.
Dengan penambahan anggaran tersebut, DPRD berharap penguatan sarana dan program lingkungan tidak berhenti pada peningkatan belanja. Keberhasilannya harus terlihat melalui peningkatan kualitas layanan, perubahan perilaku masyarakat, serta berkurangnya volume sampah yang masuk ke sistem pengelolaan kota.
Target pengurangan sampah rumah tangga hingga 40 persen menjadi salah satu indikator penting untuk membuktikan bahwa anggaran lingkungan yang dialokasikan Pemkot Surabaya benar-benar memberikan hasil bagi masyarakat.**
(zal/min)
