SURABAYA, Wartatransparansi.com – Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/5).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari sinergi antara eksekutif, legislatif, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai elemen strategis di Jawa Timur.
Khofifah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jatim atas masukan dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemprov Jatim.
“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujar Khofifah.
Menurutnya, berbagai capaian pembangunan Jawa Timur selama ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Karena itu, ia menilai harmonisasi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi,” tegasnya.
Khofifah juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi catatan DPRD, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Terkait alih fungsi lahan, Khofifah mengatakan Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kemenko Pangan untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (LSD) agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.
Di sektor pendidikan, ia menyebut Dinas Pendidikan Jatim telah memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Sementara di bidang kesehatan, Khofifah mengungkapkan angka stunting Jawa Timur saat ini menjadi yang terendah kedua secara nasional setelah Bali. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Jatim juga menempati posisi kedua nasional setelah Jawa Tengah.
Untuk sektor BUMD, Khofifah mencontohkan Bank Jatim yang mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada 2025.
Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menyatakan seluruh fraksi menerima LKPJ 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” katanya. (*)
