SURABAYA, Wartatransparansi.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan pelaksanaan pemotongan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan ternak yang surplus, jaminan kesehatan hewan, dukungan sumber daya manusia profesional, hingga infrastruktur pemotongan yang memadai di seluruh wilayah Jawa Timur.
Berdasarkan data dari dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota se-Jatim, ketersediaan hewan kurban tahun ini melampaui proyeksi kebutuhan. Rinciannya, populasi sapi mencapai 629.119 ekor dengan kebutuhan sekitar 70.550 ekor. Sementara kambing tersedia 940.693 ekor dengan kebutuhan 297.900 ekor, domba 484.468 ekor dengan kebutuhan 58.600 ekor, serta kerbau 1.698 ekor dengan kebutuhan sekitar 10 ekor.
“Alhamdulillah, ketersediaan ternak kurban di Jawa Timur tahun ini sangat mencukupi bahkan surplus. Ini menjadi jaminan bahwa masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban dengan tenang,” ujar Khofifah, Senin (27/4).
Selain aspek ketersediaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiagakan tenaga profesional untuk memastikan kesehatan hewan dan kualitas daging kurban. Tercatat sebanyak 950 dokter hewan, 1.500 paramedik veteriner, dan 1.997 juru sembelih halal (JULEHA) bersertifikat telah disebar di 38 kabupaten/kota.
Petugas tersebut akan melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat serta daging yang dihasilkan memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
Dari sisi infrastruktur, Jawa Timur didukung oleh 208 pasar hewan, 2.318 lapak penjualan hewan kurban, 133 Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), serta lebih dari 25 ribu titik pemotongan di luar RPH yang telah terdata. Selain itu, terdapat 2.670 petugas pemeriksa kesehatan hewan yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan kurban di lapangan.
Terkait kesehatan ternak, Khofifah memastikan bahwa dua penyakit utama, yakni Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD), telah berhasil dikendalikan secara signifikan melalui vaksinasi dan pengawasan ketat.
“Kasus PMK dan LSD di Jatim menurun signifikan dan hingga April 2026 sudah dapat dikendalikan. Kami terus melakukan vaksinasi dan pengawasan intensif agar masyarakat tidak perlu khawatir,” jelasnya.
Untuk menjamin keamanan distribusi ternak, Pemprov Jatim menerapkan prosedur ketat lalu lintas hewan antarwilayah. Setiap ternak wajib memenuhi syarat kesehatan, telah mendapatkan vaksinasi PMK minimal dosis pertama, serta dilengkapi sertifikat veteriner sebelum diperjualbelikan atau dipotong.Khofifah juga mengimbau masyarakat agar tetap memperhatikan aspek kebersihan lingkungan serta tata cara penyembelihan sesuai syariat saat melaksanakan ibadah kurban.
“Dengan kesiapan yang matang ini, kami optimistis pelaksanaan kurban di Jawa Timur berjalan aman, lancar, dan memberikan keberkahan bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
