SURABAYA, WartaTransparansi.com- Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga miskin atau Desil 1-5. Dalam waktu dekat, pemkot juga akan merevisi ulang Peraturan Wali Kota (Perwali) lama tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi, yang pada Minggu (25/1/2026) kemarin melakukan pertemuan dengan para rektor PTS di Surabaya yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Eri mengaku mendengar cerita dari salah satu rektor PTS, bahwa ada mahasiswanya yang hampir drop out (DO) gara-gara telat bayar uang kuliah tunggal (UKT).
“Berarti, yang seharusnya saya sentuh sesuai dengan janji sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin, bukan membantu segelintir orang yang kaya. Maka, saya juga harus membantu yang berada di PTS sehingga anak ini bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” katanya.
Wali Kota Eri mengatakan, berdasarkan temuan dari para rektor, jumlah mahasiswa yang masuk kategori keluarga miskin di PTS mencapai ratusan. Dia mencontohkan, seperti di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), jumlahnya mencapai sekitar 300 orang mahasiswa.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta kepada jajaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya untuk segera melakukan sinkronisasi data, antara pemkot dengan PTS.
“Berarti kan banyak. Maka di situlah nanti saya meminta data-data yang dari PTS, mahasiswa-mahasiswanya yang masuk Desil 1-5 tidak mampu, kami cocokkan dengan data kami. Setelah cocok akan diberikan bantuannya,” terangnya.
Wali Kota Eri menyampaikan, setelah sinkronisasi data mahasiswa PTS dari Desil 1-5 selesai dilakukan, Pemkot Surabaya bisa segera memberikan bantuan UKT. Bantuan UKT tidak hanya diberikan kepada mahasiswa PTS yang baru saja, akan tetapi juga diberikan kepada mahasiswa aktif yang tidak mampu.
“Jadi tidak hanya yang baru saja, tapi yang masih kuliah kemudian tidak bisa membayar (uang) kuliah dan masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya. Sehingga ini bisa menggerakkan (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tuturnya.
Eri menyebutkan, bantuan UKT ini diharapkan bisa memberikan semangat bagi mahasiswa PTS aktif yang masuk ke dalam kategori Desil 1-5. Dia tak ingin ada lagi mahasiswa yang hampir di-DO, hanya karena tidak bisa membayar UKT ke depannya.
“Karena mahasiswa yang masuk Desil 1-5 ada yang mengatakan, ‘nggak mood (kuliah), saya pasti di-DO nih, karena nggak bisa bayar UKT’. Insyaallah nanti akan kita kumpulkan, agar punya semangat dan bisa mengubah ekonomi keluarganya,” sebutnya.
Dia menambahkan, UKT gratis untuk mahasiswa tidak mampu yang masuk ke dalam Desil 1-5 tidak dibatasi kuota. Selain itu, Pemkot Surabaya juga membebaskan calon mahasiswa baru untuk memilih masuk PTS manapun di Kota Surabaya.
“UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya pemerintah itu memang betul-betul hadir untuk orang yang tidak mampu,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto mengatakan, pemetaan keluarga miskin mulai Desil 1-5 yang dilakukan oleh Wali Kota Eri bagian dari terobosan berani. Karena, lanjut Budi, selama ini di perguruan tinggi swasta banyak ditemukan mahasiswa yang masuk ke dalam kategori keluarga miskin dari Desil 1-5.
“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Dan ternyata (keluarga miskin) melimpah di PTS,” kata Rektor Universitas Wijaya Putra tersebut.
Budi berharap, beasiswa atau bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemkot bisa sesuai target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
“Karena itu, harapan kami dari perguruan tinggi swasta bisa memiliki kontribusi dan mengawal bahwa target capaian meningkatkan kualitas (pendidikan) itu juga ada di perguruan tinggi swasta,” tukasnya. (*)
