SURABAYA, WartaTransparansi.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna membahas Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Kamis (6/11/2025). Sidang yang dimulai pukul 14.47 WIB itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, dan berlangsung terbuka untuk umum.
Rapat resmi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto, 37 anggota dewan, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan BUMD, pejabat Pemkot, serta perwakilan media.
Dalam forum tersebut, enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhirnya. Hampir seluruh fraksi menyerahkan pandangannya secara tertulis tanpa pembacaan, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih membacakan pandangan secara lengkap melalui juru bicara Johari Mustawan.
*Sorotan PKS: RDF, Pengelolaan Sampah, dan Energi Terbarukan*
Dalam pandangannya, Johari menyoroti sejumlah hal strategis dalam rancangan APBD 2026, salah satunya terkait pelaksanaan program Refuse Derived Fuel (RDF). Ia mengingatkan agar proyek tersebut dijalankan dengan kehati-hatian tinggi agar tidak menimbulkan efek lingkungan maupun sosial bagi warga sekitar lokasi.
Johari juga menyoroti program pengadaan tong kompos di kawasan Zona Non-Waste (ZNW). Ia menegaskan, agar program tersebut tidak hanya bersifat simbolis, perlu adanya pendampingan dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS meminta agar program pengolahan sampah menjadi energi listrik seperti PLTSa Benowo tetap dijaga keberlanjutannya. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penanganan sampah di Surabaya berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Isu Perumahan dan Pengendalian Banjir
Pada bidang perumahan, PKS mengapresiasi peningkatan anggaran untuk pembangunan rumah susun milik (rusunami), namun mengingatkan agar keberadaan rusunawa tidak diabaikan.
“Masih banyak warga yang belum mampu membeli rumah sendiri dan bergantung pada rusunawa. Saat ini lebih dari 10 ribu keluarga masih tinggal di sana,” jelas Johari.
Sementara itu, terkait pengendalian banjir, PKS menilai anggaran Rp1,1 triliun yang telah disiapkan perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin agar genangan air tak lagi menjadi persoalan tahunan warga saat musim hujan.
Fraksi PKS juga mengapresiasi tambahan anggaran Rp47 miliar untuk program kepemudaan di tingkat RW. Namun Johari mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan generasi muda di tingkat komunitas, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Perhatian Serius pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Bidang pendidikan menjadi salah satu fokus utama Fraksi PKS. Meski alokasi anggaran pendidikan mencapai 22,26 persen, Johari mencatat bahwa hanya 17,16 persen yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan, sedangkan sisanya tersebar di dinas lain dan tingkat kecamatan. Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan di Surabaya.
Di sektor kesehatan, PKS menyoroti kekurangan tenaga medis di sejumlah puskesmas, yang diperkirakan mencapai 50 dokter dan 80 perawat. Fraksi juga mendorong penerapan fleksibilitas anggaran di RSUD dan puskesmas berstatus BLUD, agar memiliki ruang inovasi yang lebih besar dalam meningkatkan layanan publik.
APBD Rp12,7 Triliun: Harapan Baru untuk Kota Pahlawan
Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto menegaskan bahwa seluruh masukan dewan telah melalui pembahasan di tingkat komisi.
“Dari hasil final pembahasan, disepakati total APBD 2026 sebesar Rp12,7 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni menyampaikan bahwa pembahasan APBD ini menjadi wujud tanggung jawab DPRD dalam memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat Surabaya.
“Pengesahan APBD 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November menjadi simbol hadiah bagi warga kota ini,” katanya.
Fathoni menambahkan, APBD 2026 diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan program sosial dan pembangunan infrastruktur strategis.
“Proyek seperti pengendalian banjir dan pembangunan Jalan Lingkar Barat diharapkan rampung pada 2027, agar Surabaya siap berperan sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028,” pungkasnya. (*)
