banner 400x130

Kejari Mojokerto Musnahkan Barang Bukti dari 194 Perkara Pidana

Kasi PAPBB Kejari Kab. Mojokerto, Dinneke Absari Yoesanti, S.H., M.H. mendampingi Kajari Fauzi, S.H., M.H., pada kegiatan pemusnahan barang bukti di Kantor Rupbasan Kab. Mojokerto, Selasa (17/11/2026).

MOJOKERTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 194 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/11/2026). Pemusnahan periode Agustus hingga Oktober 2026 tersebut didominasi barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) Kejari Kabupaten Mojokerto, Dinneke Absari Yoesanti, S.H., M.H., mengatakan, dari 194 perkara yang ditangani, sebanyak 69 perkara merupakan kasus narkotika dan 20 perkara tindak pidana kesehatan.

Barang bukti narkotika yang dimusnahkan meliputi sabu-sabu seberat total 333,776 gram dan ganja sebanyak 1.512 gram. Sementara itu, dari perkara tindak pidana kesehatan, petugas memusnahkan sebanyak 105.671 butir pil Double L.

Selain itu, barang bukti berasal dari 50 perkara pencurian, 11 perkara perjudian, empat perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE), empat perkara kesusilaan, serta empat perkara perlindungan anak. Terdapat pula lima perkara pemalsuan mata uang, satu perkara pemalsuan surat, satu perkara pembunuhan, dua perkara pemerasan dan pengancaman, serta berbagai perkara pidana lainnya.

Perkara lainnya meliputi penadahan serta penerbitan dan pencetakan sebanyak empat perkara, pengeroyokan tiga perkara, penggelapan tiga perkara, penipuan empat perkara, perbuatan curang tiga perkara, pornografi dua perkara, serta empat perkara terkait senjata api dan senjata tajam.

Dinneke menjelaskan, pemusnahan dilakukan dengan sejumlah metode sesuai jenis barang bukti. Metode tersebut meliputi penghancuran, pemukulan, pembakaran, perendaman dalam air hingga penimbunan dengan tanah. Langkah itu dilakukan agar barang bukti tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., M.H., menegaskan, pemusnahan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Yang kita laksanakan hari ini adalah pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, pelaksanaannya merupakan tindak lanjut dari perintah pengadilan,” jelas Fauzi.

Ia menerangkan, putusan pengadilan dapat menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada pemilik, dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti yang dirampas untuk negara memiliki mekanisme penanganan berbeda, yakni dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil pelelangan tersebut menjadi penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Fauzi juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan pemusnahan. Para tamu undangan dipersilakan menyaksikan langsung proses tersebut untuk memastikan barang bukti yang dimusnahkan sesuai dengan putusan pengadilan dan laporan yang disampaikan.

“Kami berusaha terbuka apa adanya. Silakan dipantau bersama, sehingga barang bukti yang dimusnahkan benar-benar sesuai dengan rincian dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemusnahan dipimpin langsung Fauzi dan dihadiri para kepala seksi, Kasubag, seluruh pegawai Kejari Kabupaten Mojokerto, serta sejumlah tamu undangan dari instansi terkait. Melalui kegiatan tersebut, Kejari Kabupaten Mojokerto menegaskan pelaksanaan putusan pengadilan secara profesional, transparan, dan akuntabel sekaligus memastikan barang bukti tindak pidana tidak kembali disalahgunakan. (*)

Penulis: Gatot SugiantoEditor: Wetly