banner 400x130

Puan Minta Penanganan Banjir Aceh Dioptimalkan, Ribuan Warga Terdampak

Petugas BPBD Kabupaten Aceh Selatan melakukan evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Hingga Selasa (17/11/2026), banjir masih menggenangi sejumlah permukiman warga.

Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Selain memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak, pemerintah diminta mempercepat pemulihan serta memperkuat mitigasi untuk mencegah bencana berulang.

“Kami menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, serta dukacita bagi korban yang meninggal dunia,” kata Puan dalam keterangan pers, Selasa (17/11/2026).

Banjir dan longsor terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir. Bencana tersebut menyebabkan ribuan warga terdampak, ratusan orang mengungsi, dan seorang anak berusia dua tahun meninggal dunia akibat tertimbun material longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat bencana melanda tujuh kabupaten dan satu kota, yakni Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, dan Kota Subulussalam. Di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 15.921 jiwa terdampak, sementara rumah warga, jalan nasional, serta lahan perkebunan dan pertanian terendam banjir.

Puan meminta pemerintah dan tim SAR gabungan mengutamakan evakuasi serta memastikan operasi penyelamatan berjalan optimal. Ia juga meminta instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan menyusul penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh pada 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

“Prioritas utama adalah keselamatan warga. Pemerintah bersama Tim SAR gabungan perlu memastikan operasi penyelamatan dan tanggap bencana dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Puan juga meminta bantuan logistik segera disalurkan, baik kepada warga yang mengungsi maupun mereka yang masih bertahan di rumah. Lokasi pengungsian harus dipastikan aman dan layak, terutama bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit bawaan.

Menurut Puan, pemerintah pusat perlu membantu daerah yang kebutuhan penanganan bencananya melampaui kapasitas pemerintah setempat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan kebutuhan warga, termasuk yang tinggal di wilayah sulit dijangkau, menjadi dasar penyaluran bantuan dan kebijakan pemulihan.

Ia turut menyoroti banjir berulang di Kabupaten Pidie Jaya yang dilaporkan terjadi tujuh kali dalam setengah bulan pertama November. Puan meminta pemerintah tidak hanya menangani dampak, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan melalui normalisasi sungai dan penguatan tanggul.

“Pendekatannya harus lebih ekstra, termasuk menyelesaikan akar persoalan dari banjir berulang,” katanya.

Sementara itu, kondisi banjir di Kabupaten Aceh Singkil mulai berangsur membaik. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan sebagian genangan telah surut hingga Selasa (17/11) pukul 09.30 WIB. Sejumlah ruas jalan juga sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat, meski sebagian permukiman masih terendam.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Aceh Singkil, banjir yang terjadi sejak Jumat (13/11) berdampak pada 3.517 kepala keluarga atau 13.720 jiwa. Jumlah warga yang mengungsi masih dalam pendataan.

Banjir dipicu hujan deras yang menyebabkan Sungai Lae Cinendang dan Sungai Lae Soraya meluap. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Kota Baharu, dan Suro.

Selain merendam permukiman dan jalan, banjir juga merusak sejumlah infrastruktur. Di Desa Sebatang, bagian abutmen jembatan beton amblas dan lima tiang listrik roboh. Kerusakan jembatan, gorong-gorong, box culvert, serta badan jalan juga dilaporkan terjadi di beberapa desa lainnya.

BPBD Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan pemantauan, asesmen, evakuasi, dan pendataan kebutuhan warga bersama unsur TNI, Polri, pemerintah kecamatan, serta aparat desa. Personel dan peralatan juga disiagakan untuk mengantisipasi perkembangan situasi.

Banjir juga masih menggenangi sejumlah permukiman di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan laporan BPBD setempat hingga Selasa (17/11) pukul 10.30 WIB, ketinggian air di Gampong Padang Harapan, Kecamatan Trumon, mencapai 100–120 sentimeter. Sementara itu, genangan di Gampong Lhok Raya dan Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, berkisar 30–50 sentimeter. Banjir di Gampong Seuneubok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, telah surut.

Banjir yang terjadi pada 14–16 November tersebut berdampak pada 254 kepala keluarga atau 947 jiwa di empat gampong pada tiga kecamatan. Sebanyak 63 kepala keluarga atau 233 jiwa mengungsi. BPBD melaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Puan menegaskan penanganan bencana harus berlanjut hingga tahap pemulihan. Pemerintah perlu memastikan warga dapat kembali tinggal dengan aman, anak-anak melanjutkan pendidikan, dan masyarakat memperoleh kesempatan untuk bekerja serta memulihkan penghidupan.

Ia juga mendorong penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi melalui pemetaan wilayah rawan, sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, dan kesiapan modifikasi cuaca di daerah dengan curah hujan tinggi. Perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama akses jalan dan jembatan, juga perlu dipercepat agar aktivitas warga dan distribusi bantuan tidak terhambat.

BNPB mengimbau masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada terhadap potensi hujan deras dan kenaikan debit sungai. Warga diminta menjauhi aliran sungai, mengikuti arahan petugas, serta segera menuju tempat aman apabila kondisi membahayakan keselamatan. (fri)

Editor: Wetly