JEMBER – Penggunaan sound horeg yang belakangan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Pasa hari Kamis (12/10/26). Bupati Fawait menyatakan akan mempertemukan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Informasi lainya rencana pertemuan itu akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat yang menyampaikan keberatan, para ulama dan tokoh agama, hingga para pengusaha sound horeg.
Pertemuan tersebut rencananya digelar di lingkungan Pemkab Jember sebagai upaya mendengarkan aspirasi serta pandangan masing-masing pihak.
Hal itu disampaikan Gus Fawait saat wawancara di sela-sela agenda Bunga Desaku di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas
“Semua, akan kita undang ke Pemkab Jember,” jelas Gus Fawait.
Meski demikian, orang nomor satu di Pemkab Jember tersebut belum menyampaikan secara pasti kapan pertemuan lintas elemen itu akan dilaksanakan.
Rencana mempertemukan berbagai pihak tersebut muncul di tengah perbedaan pandangan mengenai keberadaan dan penggunaan sound horeg di Kabupaten Jember.
Informasi yang ada satu sisi, sejumlah masyarakat dan tokoh agama menyuarakan keberatan karena menilai aktivitas sound horeg berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketenteraman lingkungan.
Sedangkan di sisi yang lain, para pelaku usaha sound system berharap kegiatan mereka tidak dilarang secara menyeluruh.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember bersama sejumlah tokoh agama, aktivis, pemerhati sosial dan lingkungan, serta elemen masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada Bupati Jember melalui surat bertajuk Surat Cinta untuk Bupati Jember.
Isi surat tersebut, mereka meminta pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan sound horeg yang dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman serta kesehatan masyarakat.
Persoalan tersebut juga telah menjadi perhatian DPRD Jember. Sejumlah pihak menyoroti berbagai dampak yang dikhawatirkan muncul akibat penggunaan sound horeg, mulai dari gangguan kesehatan dan psikologis karena tingkat kebisingan, potensi kerusakan bangunan akibat getaran suara, hingga persoalan sosial dan ekonomi ketika kegiatan berlangsung dengan menutup akses jalan utama.
Kaitan hal tersebut DPRD Jember melalui Komisi A bersama pihak terkait tengah membahas kemungkinan pengaturan penggunaan sound horeg melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum .
Disisi lain sound horeg berdampak ekonomi positif bagi UMKM tapi disisi lain kesehatan dan ketentraman juga harus jadi perhatikan utama. (ADV)
