MAGETAN – DPRD Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya dalam mengawal penegakan Peraturan Daerah no 8 tahun 2015 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman berakhohol. Hal ini dilakukan dalam sosialisasi perda di Panekan.
“Sebagai langkah nyata melindungi generasi muda dari dampak negatif peredaran minuman keras,” ujar Suyatno
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Magetan.
Hal ini bertujuan melindungi kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, menjaga masa depan generasi bangsa, serta mencegah gangguan keamanan, ketertiban umum, kriminalitas, dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Suyatno juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi minuman beralkohol untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat di Kota Magetan “Perda ini merupakan instrumen penting untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Magetan” tambah Suyatno.
Bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Magetan kami mengajak teman, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk menghindari minuman beralkohol.
Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pemda diberi kewenangan membatasi peredaran minuman berakohol.
Maksud dan tujuan Perda ini untuk mengendalikan pengadaan kepemilikan dan peredaran minuman keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.Pembatasan perdaran minuman beralkohol pada tempat yang ditentukan.
Hal ini juga memberikan jaminan dan kepastian hukum seseorang, badan hukum maupun masyarakat agar tercipat kondisi yang kondisif di daerah
Memberi landasan yuridis bagi penyelenggara usaha sehingga dampak dari peredaran minol fapat diawasai, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat tertentu.
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan peredaran minol yaitu melaporkan keberadaan perdaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan UU yang berlaku.”Masyarakat dapat melaporkan secara lisan maupun tertulis pada aparat pemkab Magetan” kata Suyatno.
Pemkab memiliki prosedur ketat dalam mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol, termasuk verifikasi lokasi dan persyaratan administratif,”
Suyatno mendorong beberapa pihak yang berwenang, dan partisipasi aktif masyarakat. Ia berkomitmen untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan Perda ini. Ia juga menerima aduan dari masyarakat tentang peredaran minuman berlakohol.
Ia menyampaikan bahwa semangat keagamaan dan nilai-nilai Islam yang ditanamka dapat memperkuat pondasi moral masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol.
Menurutnya, selain regulasi yang adaptif dengan perkembangan zaman, optimalisasi jaringan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menekan peredaran miras. (*)
