SIDOARJO – Program Studi Administrasi Publik (AP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menjadi delegasi aktif dalam IAPA Annual Conference 2026 & International Conference on Public Policy, Social and Humanities (ICPSH) FISIP Unsoed 2026.
Forum ini digelar oleh Indonesian Association for Public Administration (IAPA) bersama FISIP Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto pada 21–23 Oktober 2026.
Konferensi ini mengusung tema “Navigating Transitions: Governance, Society, and Global Connectivity in the Age of Digital Transformation”. Akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai daerah berkumpul untuk membahas tata kelola pemerintahan, masyarakat, dan tantangan global di era transformasi digital.
Prodi AP Umsida mengirim Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP sebagai ketua peneliti, Hendra Sukmana sebagai anggota peneliti, dan mahasiswa AP Umsida [Risqi Amirullah]. Tim membawakan artikel berjudul “Integrasi E-Buddy dalam Mewujudkan Smart City dan Konektivitas Urban–Rural melalui Smart Governance di Kabupaten Sidoarjo” pada Sub-tema 8: Smart City and Urban–Rural Connectivity.
E-Buddy, Jembatan Digital dari Kabupaten hingga Desa
Dalam pemaparannya, Ilmi Usrotin Choiriyah mengawali dengan satu pertanyaan sederhana: bagaimana sebuah aplikasi bisa menghubungkan kantor kabupaten dengan balai desa tanpa harus menunggu surat diantar secara fisik?
Menurut Ilmi, jawabannya ada pada smart governance. E-Buddy adalah aplikasi administrasi pemerintahan berbasis elektronik milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini menghubungkan kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga desa dalam satu platform. Fiturnya meliputi naskah dinas, disposisi, presensi, agenda, rapat, dan arsip digital.
“Sebelum ada E-Buddy, surat-menyurat masih manual dan sering terlambat. Disposisi harus tatap muka, arsipnya berupa dokumen fisik, dan desa harus menunggu kiriman. Sekarang persuratan sudah digital, disposisi bisa dilakukan secara daring, dan surat bisa dilacak secara real-time. Pertukaran informasi kabupaten–desa pun jauh lebih cepat,” jelasnya.
Ilmi juga memaparkan data evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional tahun 2025 dari Kementerian PANRB terhadap 267 instansi. Hasilnya, baru 5,99 persen instansi yang mencapai predikat Memuaskan. Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa kualitas SPBE belum merata dan daerah membutuhkan inovasi digital yang terintegrasi.
Penelitian ini menggunakan teori Dynamic Governance dari Neo dan Chen (2007) sebagai pisau analisis, dengan tiga dimensi utama:
Thinking ahead: E-Buddy dikembangkan secara bertahap, mulai dari persiapan regulasi dan desain platform, pematangan fitur, hingga konsolidasi jangkauan sampai ke desa.
Thinking again: Fitur presensi cepat diadopsi karena wajib dan berkaitan dengan tunjangan. Sebaliknya, fitur naskah dinas masih membutuhkan waktu adaptasi lebih lama. Karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap infrastruktur dan kapasitas SDM menjadi penting.
Thinking across: Interoperabilitas tidak hanya soal teknis format data, tetapi juga soal kelembagaan, yaitu kemauan setiap unit untuk berbagi data.
“Teknologi hanya akan berdampak optimal jika diimbangi kesiapan kelembagaan dari kabupaten hingga desa. Konektivitas kota–desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan smart city,” tegas Ilmi yang juga menjabat sebagai Kepala Program Studi AP Umsida.
Tim peneliti juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, yaitu penguatan integrasi data antarunit, pembangunan infrastruktur jaringan hingga desa, pelatihan literasi digital ASN secara merata, penyusunan peta jalan transformasi digital daerah, dan riset empiris lanjutan.
Workshop Laboratorium, Fondasi Mutu Lulusan
Selain sesi presentasi, rangkaian konferensi juga menghadirkan workshop pengembangan laboratorium program studi administrasi publik. Bagi Prodi AP Umsida, laboratorium menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran sekaligus ruang kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan masyarakat.
Saat ini, Prodi AP Umsida memiliki tiga laboratorium yang representatif, yaitu Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik (MPP), Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, dan Laboratorium E-Government.
Ketiga laboratorium tersebut telah dikembangkan sesuai standar LAMSPAK untuk meningkatkan kualitas mutu lulusan Administrasi Publik.
“Workshop ini memperkaya cara pandang kami dalam mengelola laboratorium. Laboratorium tidak hanya menjadi tempat praktik mahasiswa, tetapi juga pusat riset dan pendampingan bagi pemerintah daerah dan desa,” ujar Ilmi.
Kesan dan Pesan Delegasi
Hendra Sukmana menilai forum IAPA menjadi ruang strategis untuk menguji gagasan riset di hadapan akademisi administrasi publik se-Indonesia.
“Diskusi di forum ini sangat hidup. Banyak masukan yang kami dapat, terutama terkait interoperabilitas dan kesiapan SDM di daerah. Masukan ini akan menjadi bahan berharga untuk riset empiris kami selanjutnya, termasuk wawancara dan observasi langsung di desa-desa di Sidoarjo,” tuturnya.
Sementara itu, Amir mengaku mendapat pengalaman berharga sebagai mahasiswa yang terlibat langsung dalam forum ilmiah tingkat nasional.
“Saya bisa melihat langsung bagaimana riset dipresentasikan dan didiskusikan bersama para profesor dan peneliti dari berbagai kampus. Ini memotivasi saya untuk lebih aktif menulis dan meneliti. Harapannya, makin banyak mahasiswa AP Umsida yang berani tampil di forum seperti ini,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan ini, Prodi Administrasi Publik Umsida menegaskan komitmennya untuk terus menghasilkan riset yang relevan dengan persoalan tata kelola pemerintahan di lapangan. Prodi AP Umsida yang telah terakreditasi Unggul juga terus memperkuat jejaring akademik nasional maupun internasional. (*)
