JAKARTA – Pemerintah menyalurkan bantuan tahap kedua sebesar Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah juga membuka peluang menerima bantuan dari negara lain, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efektivitas penggunaannya di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sugiono, mengatakan bantuan tersebut menyasar enam provinsi terdampak terburuk serta 35 pemerintah kabupaten dan kota. Bantuan digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, pemadaman, logistik personel, dan modifikasi cuaca.
“Penanganan karhutla ini harus dilakukan secara lebih masif, terpadu, dan cepat,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10).
Bantuan tahap pertama telah disalurkan pada 7 September 2026. Wilayah sasaran meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, serta 35 pemerintah kabupaten dan kota.
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua sudah ditransfer. Total bantuan ini sebesar Rp1,235 triliun,” katanya.
Pemerintah memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat terdampak melalui pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, dan fasilitas pemulihan berupa rumah oksigen. Bantuan untuk pemadaman mencakup alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, serta pembuatan sumur bor.
Dukungan juga diberikan untuk operasional dan mobilisasi personel, termasuk penyediaan logistik bagi petugas yang terlibat dalam pemadaman. Sugiono menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama masyarakat di wilayah terdampak.
Sekitar 71.000 personel dikerahkan untuk menangani karhutla melalui operasi darat dan udara. Pemadaman udara didukung sekitar 35 helikopter, termasuk untuk operasi pengeboman air atau water bombing. Pemerintah juga mengerahkan pesawat TNI untuk mendukung modifikasi cuaca melalui penaburan dry ice dan natrium klorida (NaCl).
Sugiono menyebut penaburan dry ice dalam satu minggu terakhir menunjukkan hasil efektif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut memperkuat upaya percepatan penanganan kebakaran. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengoordinasikan distribusi sarana pendukung bagi masyarakat terdampak, termasuk penanganan pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Terkait tawaran bantuan internasional, Sugiono mengatakan pemerintah menghargai niat baik negara-negara tetangga. Namun, bantuan yang diterima harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia menyatakan pemerintah masih mampu memenuhi kebutuhan penanganan karhutla secara mandiri.
“Mengenai tawaran bantuan dari pemerintah negara tetangga, saya kira itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan,” kata Sugiono.
“Untuk saat ini semuanya bisa kami penuhi sendiri, dan tentu upaya yang sedang kami lakukan akan terus diperkuat,” ujarnya.
Sugiono juga menanggapi kritik anggota parlemen Malaysia mengenai asap lintas batas. Ia mengatakan Indonesia memahami perhatian negara tetangga, tetapi masyarakat Indonesia turut menanggung dampak langsung kebakaran hutan dan lahan.
“Kami tentu memahami, karena sebagai bangsa kita juga merasakan langsung dampak karhutla, masyarakat kita menanggung akibatnya,” katanya.
Ia menyampaikan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara tetangga. Komunikasi dan koordinasi, menurut dia, terus dilakukan melalui jalur diplomatik, komunikasi langsung antarpimpinan, serta koordinasi teknis BNPB.
Malaysia sebelumnya menawarkan bantuan berupa satu pesawat pemadam Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, dan 52 personel. Singapura juga menyatakan kesiapan memberikan bantuan berupa pesawat C-130, masker, dan air minum.
Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir pada 15 Oktober menyatakan Presiden Prabowo telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara tetangga. Pembahasan teknis terkait bantuan tersebut diserahkan kepada BNPB.
Sebelumnya, Kepala BNPB Kristomei Sianturi juga menyatakan pemerintah terbuka terhadap bantuan internasional. Ia menyebut Singapura dan Malaysia telah menawarkan bantuan, sedangkan Jepang sebelumnya berpartisipasi dalam pemadaman karhutla di Kalimantan.
“Secara prinsip tidak ada masalah, kita terbuka kok. Dan memang sudah dibuka, kalau memang ada bantuan dari luar ya kita terima,” kata Kristomei di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).
Meski terbuka terhadap bantuan asing, pemerintah perlu menginventarisasi kebutuhan di lapangan agar dukungan yang diterima tepat guna dan tepat sasaran. Kristomei mencontohkan tawaran pesawat Hercules C-130 dari Singapura yang perlu dikaji karena Indonesia juga memiliki pesawat sejenis.
“Kalau memang kita butuh dan kita tidak punya, ya why not. Tapi kalau kita punya, kenapa harus kita minta?” ujarnya.
Menurut Kristomei, bantuan yang paling dibutuhkan ialah teknologi dan peralatan yang dapat meningkatkan efektivitas pemadaman. Spesifikasi bantuan, termasuk kapasitas pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. (fri)
