JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan tujuh rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10). Rekomendasi tersebut mencakup digitalisasi bantuan sosial, Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, antisipasi El Nino dan La Nina, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hilirisasi industri, serta reformasi pasar modal untuk merespons dinamika ekonomi global.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rekomendasi disusun berdasarkan perkembangan ekonomi dunia dan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi. DEN juga menyampaikan alternatif solusi melalui pembahasan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Ada beberapa rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden mengikuti perkembangan dunia saat ini yang dampaknya tentu suka-tidak suka pada ekonomi Indonesia juga banyak,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, data dan kajian menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. DEN juga berencana meningkatkan intensitas penyampaian data terkini kepada Presiden agar kebijakan yang diambil dapat merespons perkembangan ekonomi global secara tepat.
Dalam pertemuan tersebut, DEN turut membahas kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim ekstrem. Wakil Ketua DEN Marie Elka Pangestu mengatakan, fenomena El Nino diperkirakan berlangsung hingga kuartal pertama 2027 dan berpotensi disusul La Nina pada pertengahan tahun depan.
Marie menyarankan pemerintah memanfaatkan data dan prakiraan cuaca untuk mengidentifikasi wilayah rawan kekeringan, banjir, serta bencana lainnya. Langkah antisipasi meliputi penggunaan pompa, penyesuaian waktu tanam, dan persiapan menghadapi dampak perubahan cuaca.
“Kita menyarankan menggunakan data dengan baik untuk mengidentifikasi titik-titik yang akan mengalami kekeringan dan di situ harus ada antisipasi dari segi pompa, penggunaan pompa yang tepat, kapan harus tanam, mungkin harus ditunda misalnya karena kekeringan dan juga mengantisipasi banjir dan kemungkinan dampak bencana,” ujar Marie.
Selain itu, DEN menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan melalui penguatan stok cadangan, terutama beras, serta distribusi yang tepat. Pemerintah juga disarankan melakukan operasi pasar apabila diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan harga akibat gangguan produksi pertanian.
DEN turut menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Enam wilayah yang menjadi perhatian karena terdampak asap meliputi tiga provinsi di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Pemerintah disarankan memperkuat pelayanan kesehatan, termasuk menyediakan layanan khusus dan membagikan masker kepada masyarakat terdampak.
Pada sektor industri, DEN mencatat perkembangan hilirisasi yang semakin luas, tidak hanya pada komoditas nikel, tetapi juga aluminium dan komponen baterai litium. Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menyebut nilai ekspor produk aluminium diperkirakan mencapai US$7,2 miliar pada 2026, meningkat dibandingkan sekitar US$3,5 miliar pada 2024.
Indonesia juga telah memproduksi komponen baterai, seperti anoda dan katoda, serta memiliki fasilitas pemurnian litium meskipun tidak mempunyai sumber daya litium di dalam negeri. DEN memperkirakan total ekspor hasil hilirisasi nikel, aluminium, dan komponen baterai litium mencapai sekitar US$50 miliar hingga akhir 2026, naik hampir 45 persen dibandingkan US$34,5 miliar pada 2024.
“Jadi ini juga akan menjadi sumber tambahan devisa yang sangat baik buat Indonesia. Ke depannya kita perkirakan untuk aluminium ini ekspornya bisa melebihi sekitar 10 miliar dolar seiring dengan penambahan investasi dari smelter-smelter aluminium yang baru di Indonesia,” tutur Seto.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah juga mulai mengarahkan hilirisasi ke sektor pertanian, antara lain melalui pengembangan komoditas kratom dan kemenyan. Pengembangan tersebut direncanakan mendapat dukungan pusat riset genom sequencing di Toba.
Terkait energi, DEN menilai kebijakan menjaga harga BBM bersubsidi penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Seto mengatakan, pemerintah membahas strategi fiskal bersama Kementerian Keuangan dengan dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar harga BBM tetap terjaga hingga akhir tahun tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal. DEN juga mendorong perbaikan penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Di bidang perlindungan sosial, DEN melaporkan perkembangan digitalisasi bantuan sosial yang direncanakan diluncurkan Presiden pada 10 November. Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan, uji coba sistem tersebut telah menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga Selasa (20/10), sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar, didukung sekitar 775 ribu agen perlinsos.
Pendaftaran melalui portal digitalisasi perlinsos mencapai lebih dari 600 ribu orang per hari. Studi terhadap pelaksanaan uji coba di Bali menunjukkan sistem digital mampu menurunkan kesalahan eksklusi (exclusion error) sebesar 24,1 persen dan kesalahan inklusi (inclusion error) sebesar 4,1 persen.
“Artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” kata Firman.
DEN juga menyampaikan hasil kajian program MBG berdasarkan modul khusus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lainnya. Modul tersebut mulai diterapkan pada September 2025 dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia.
Hasil kajian menunjukkan siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen dibandingkan siswa yang belum menerima program tersebut. Perbedaan terlihat cukup besar pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah atau desil pertama. Kajian itu juga menemukan hubungan antara kualitas menu dan semangat belajar siswa.
Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu sangat baik menyatakan semangat belajar mereka meningkat. Temuan tersebut menjadi dasar rekomendasi DEN agar pemerintah memperhatikan kualitas menu dan memperluas pemerataan penerima manfaat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah perdesaan, serta kelompok masyarakat miskin.
“Artinya perlu ada prioritas yang lebih baik, terutama untuk daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin. Karena sekali lagi tadi studi kita menunjukkan bagaimana program ini sebenarnya mampu menurunkan absensi siswa ke sekolah dan meningkatkan semangat belajar dan mengurangi rasa lapar mereka di sekolah,” pungkas Firman.
Melalui tujuh rekomendasi tersebut, DEN mendorong pemerintah memperkuat kebijakan berbasis data dan kajian, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan, serta mengantisipasi risiko pangan, energi, dan lingkungan. Pemerintah juga diharapkan memanfaatkan hasil evaluasi program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional. (fri)
