ACEH – Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 16 provinsi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Berpusat di Aceh Besar, aktivasi ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aktivasi tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa pada pekan sebelumnya yang mencakup 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur. Pada tahap kali ini, sebanyak 691 SPPG berada di Sumatera, sedangkan 289 lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
“Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 Provinsi, pusatnya di Aceh Besar di Provinsi Aceh,” ungkap Sudaryono dikutip Jumat (16/10/2026).
Sudaryono menegaskan, aktivasi SPPG dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme resmi BGN. Ia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum yang mengaku sebagai perwakilan BGN dan menawarkan jasa aktivasi dengan meminta imbalan uang.
“Kami tidak mengotorisasi siapapun, kami tidak memerintahkan siapapun. Semuanya dilaksanakan by system, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!” tegasnya.
Menurut Sudaryono, BGN telah menerima laporan mengenai sejumlah oknum yang diduga meminta uang untuk membantu proses aktivasi SPPG. Praktik tersebut ditemukan di Cilacap dan beberapa wilayah lainnya, dengan permintaan imbalan mencapai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.
“Kami sudah menemukan beberapa oknum di Cilacap, di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang Rp 100 juta, Rp 200 juta, Rp 150 juta. Saya minta, jika ada segera foto, Anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib,” ujarnya.
BGN memastikan aktivasi SPPG di wilayah prioritas akan terus berlanjut. Perluasan layanan MBG difokuskan pada daerah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui, terutama di kawasan 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
“Kami akan buka terus di wilayah-wilayah yang memang siswa-siswi dan juga tingkat ibu hamil menyusui membutuhkan, yaitu wilayah 3T dan prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali. Ini bukan yang terakhir, kami akan teruskan,” kata Sudaryono.
Selain memperluas layanan, BGN mendorong pemerintah daerah berperan aktif mengawasi pelaksanaan program MBG dan memberikan rekomendasi untuk mendukung pengembangan layanan. Sudaryono menyebut masukan kepala daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam memperkuat tata kelola dan ketepatan sasaran program.
“Rekomendasi dari kepala daerah menjadi salah satu acuan yang penting bagi kami,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang digelar 14 Oktober 2026, Sudaryono juga berdialog secara daring dengan sejumlah kepala daerah untuk mendengar aspirasi dan kondisi pelaksanaan MBG di lapangan. Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga menyampaikan apresiasi atas aktivasi SPPG di wilayahnya yang masih menghadapi persoalan stunting.
Ia menyebut angka stunting di Kabupaten Simalungun mencapai 24 persen. Menurutnya, penambahan layanan SPPG menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses pemenuhan gizi dan menekan angka stunting.
Apresiasi serupa disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura. Ia menyebut wilayahnya memperoleh tambahan 37 SPPG dan berharap perhatian terhadap daerah 3T lainnya terus ditingkatkan agar pemerataan layanan MBG semakin luas. (fri)
