SERANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi ancaman gempa bumi, megathrust, dan letusan gunung api melalui penerapan budaya mitigasi berkelanjutan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Sharing Season tentang Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Kota Serang, Banten, Selasa (13/10/2026).
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T., mengatakan penguatan kapasitas kebencanaan di lingkungan pendidikan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan melindungi keselamatan warga sekolah. Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Resiliensi Bencana (LRB)/Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah tersebut merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026.
Abdul Muhari mengungkapkan, berdasarkan data BNPB dalam tiga tahun terakhir, Indonesia menghadapi sekitar 15 hingga 20 kejadian bencana setiap hari yang membutuhkan dukungan penanganan langsung pemerintah dan berbagai lembaga. Jika dihitung bersama penanganan mandiri oleh pemerintah daerah, jumlah kejadian bencana dapat mencapai 5.000 hingga 6.000 dalam setahun.
Menurutnya, mitigasi bencana harus menjadi proses pembelajaran sepanjang hayat, bukan sekadar kegiatan sesaat. Karena fenomena alam tidak dapat dihentikan, upaya penanggulangan perlu difokuskan pada pengurangan risiko melalui pembangunan infrastruktur tahan gempa dan peningkatan kesiapan masyarakat.
“Kesiapsiagaan bencana itu bukan pembelajaran sekali untuk seumur hidup, melainkan pembelajaran seumur hidup. Kejadian bencananya sendiri tidak bisa kita hentikan. Namun, yang wajib kita lakukan sebagai manusia adalah mengurangi dampak risikonya. Karena itu, kunci utamanya terletak pada pembangunan infrastruktur gedung yang tahan gempa serta kesiapan manusianya,” ujar Abdul Muhari.
BNPB menekankan tiga pilar utama SPAB, yakni fasilitas sekolah yang aman terhadap bencana, regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) evakuasi yang jelas, serta integrasi pendidikan kebencanaan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.
Abdul Muhari mencontohkan gempa Yogyakarta pada 2006 yang menelan lebih dari 6.000 korban jiwa. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya ketahanan bangunan dan kecepatan evakuasi dalam mengurangi risiko korban saat bencana terjadi.
Latihan evakuasi juga perlu dilakukan secara berkala, khususnya bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Simulasi yang terstruktur dan rutin diharapkan membentuk kebiasaan serta membantu siswa mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat.
“Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) bertujuan membentuk kemampuan berpikir jernih di tengah situasi sekitar yang panik. Jika simulasi tidak dilatih sejak dini dan secara berkala, manusia cenderung terjebak dalam psikologi massa dan hanya ikut-ikutan berlari ke mana orang banyak pergi tanpa tahu apakah arah tersebut aman atau tidak,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendidikan kebencanaan dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sehari-hari, seperti fisika, matematika, dan agama, tanpa harus membentuk kurikulum khusus yang rumit.
Melalui kegiatan tersebut, BNPB berharap sekolah di Banten dan wilayah rawan bencana lainnya memperkuat penerapan SPAB serta SOP evakuasi mandiri. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mendorong terbentuknya budaya mitigasi berkelanjutan dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. (fri)
