SURABAYA, Wartatransparansi.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menggelar Rapat Koordinasi Pendataan dan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se-Jawa Timur 2026 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (9/5).
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung penguatan standardisasi dan akreditasi LKS guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, revitalisasi, identifikasi, dan akreditasi LKS menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan berbasis partisipasi masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial.
“Semua masyarakat yang mampu mandiri bisa memberikan kontribusinya untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan sosial,” ujar Khofifah.
Ia menyebut LKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat. Berbagai layanan yang dijalankan, mulai pengasuhan anak yatim, pelayanan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas hingga pendampingan kelompok rentan lainnya dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian sosial masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Sosial RI, Jawa Timur memiliki lebih dari 2.500 LKS atau menjadi provinsi dengan jumlah LKS terbanyak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 lembaga telah terakreditasi, sedangkan sisanya masih dalam proses pendataan dan pembinaan.
Khofifah menekankan, besarnya jumlah LKS harus diimbangi dengan pelayanan yang profesional, terstandar, dan akuntabel. Karena itu, setiap lembaga diwajibkan mematuhi prinsip pekerjaan sosial dan aturan kesejahteraan sosial yang berlaku.
“Akreditasi bukan sekadar administratif, tetapi menjadi standar agar setiap program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf menyebut LKS sebagai mitra utama pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ia menilai penguatan data dan akreditasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan sosial di daerah.
Menurut Gus Ipul, Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang memulai langkah revitalisasi dan akreditasi LKS secara menyeluruh di Indonesia. (*)
