KEDIRI – Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) menegaskan tetap memperjuangkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional. Organisasi tersebut menilai tanggal itu memiliki landasan sejarah kuat karena bertepatan dengan pengakuan UNESCO terhadap keris Indonesia sebagai Mahakarya Warisan Budaya Lisan dan Takbenda Kemanusiaan pada 25 November 2005.
Aspirasi tersebut akan dibawa dalam Musyawarah Agung Senapati Nusantara ke-3 (MAS-SN#3) yang digelar pada 27–29 November 2026 di Gedung Ali Sadikin, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Ketua Panitia MAS-SN#3 sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara, Nurjianto atau Gus Poleng, mengatakan perjuangan penetapan 25 November sebagai Hari Keris Nasional akan terus dilakukan melalui kajian dan komunikasi dengan pemerintah serta melibatkan paguyuban tosan aji dari berbagai daerah.
“Bagi kami, 25 November bukan sekadar tanggal. Itu hari ketika dunia mengakui keris Indonesia sebagai Mahakarya Warisan Budaya Lisan dan Takbenda Kemanusiaan. Senapati Nusantara akan terus mengawal tanggal itu sampai ditetapkan negara sebagai Hari Keris Nasional, dengan cara yang santun, berdasar kajian, dan bersama seluruh paguyuban,” ujar Gus Poleng dalam rilis tertulis di Kediri, Sabtu 21 November 2026.
Menurut dia, penetapan 25 November memiliki dasar historis. UNESCO memproklamasikan keris Indonesia sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 25 November 2005. Selanjutnya, keris dicatat dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan pada 2008.
Senapati Nusantara juga telah melakukan kajian akademik bersama Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud, pada 2018. Hasil jajak pendapat dalam kajian tersebut menunjukkan 90,1 persen responden dari kalangan masyarakat budaya memilih 25 November sebagai Hari Keris Nasional.
Usulan itu kemudian disampaikan kepada Presiden dan kementerian terkait sejak 2019. Dukungan juga datang dari 63 paguyuban tosan aji berbagai daerah yang menyatakan sikap tertulis pada Mei 2025.
Gus Poleng menegaskan pihaknya tidak bermaksud menolak penetapan Hari Keris Nasional oleh pemerintah. Namun, organisasi tersebut berharap penentuan tanggal tetap mempertimbangkan catatan sejarah pengakuan UNESCO.
“Kami menghormati pemerintah, dan kami tidak menolak adanya Hari Keris. Yang kami jaga adalah sejarahnya. Keris adalah warisan leluhur seluruh bangsa, bukan milik satu organisasi. Karena itu tanggalnya sebaiknya berpijak pada momen sejarah bangsa, yaitu pengakuan UNESCO pada 25 November,” katanya.
Dalam MAS-SN#3, aspirasi tersebut akan dibahas melalui sidang komisi untuk dikukuhkan menjadi rekomendasi resmi Musyawarah Agung kepada pemerintah. Pada 25 November 2026, paguyuban anggota juga diajak memperingati Hari Keris di daerah masing-masing.
Musyawarah Agung tersebut akan diikuti 101 paguyuban tosan aji dari berbagai wilayah Indonesia. Selain membahas rekomendasi pelestarian keris, agenda organisasi mencakup evaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2022–2026, penyempurnaan AD/ART, penetapan program kerja nasional 2026–2030, serta pemilihan Sekretaris Jenderal dan kepengurusan baru.(*)







