BANYUWANGI – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan pendidikan kepada ribuan murid dari keluarga kurang mampu, anak putus sekolah, serta alumni sekolah swasta yang ijazahnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Bantuan tersebut diserahkan di SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Kabupaten Banyuwangi, Minggu (15/11).
Bantuan pendidikan itu disalurkan melalui sejumlah skema dalam program Jatim Cerdas. Salah satunya berupa beasiswa afirmasi kepada 1.268 murid di Banyuwangi yang masuk sebagai penerima tambahan melalui perubahan APBD 2026.
Jumlah tersebut melengkapi 112 penerima beasiswa afirmasi yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan melalui APBD murni. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1 juta.
Khofifah mengatakan, perluasan penerima beasiswa afirmasi merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi anak-anak dalam mengakses pendidikan.
“Setelah perubahan APBD, ada lebih dari seribu penerima. Masing-masing menerima Rp1 juta,” kata Khofifah.
Selain itu, Pemprov Jatim memberikan bantuan penyelesaian administrasi kepada 25 alumni sekolah swasta yang belum bisa mengambil ijazah karena memiliki tunggakan biaya pendidikan. Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah tunggakan masing-masing alumni.
Menurut Khofifah, hasil penelusuran menunjukkan sejumlah alumni memiliki tunggakan pembayaran SPP hingga tiga tahun. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap persoalan administrasi dapat diselesaikan sehingga ijazah bisa segera diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.
“Ada yang belum bisa mengambil ijazah karena persoalan administrasi. Ada yang tunggakannya belum dibayar selama beberapa tahun. Kita bantu penyelesaiannya supaya ijazah mereka bisa diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja,” jelasnya.
Pemprov Jatim juga memberikan bantuan kepada 175 anak yang teridentifikasi putus sekolah. Bantuan tersebut berupa beasiswa afirmasi sebesar Rp1 juta serta pembayaran SPP setiap bulan bagi penerima yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Yang ternyata putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan, itu juga kita beri beasiswa afirmasi Rp1 juta. SPP setiap bulannya nanti dibayarkan oleh Pemprov karena ini swasta,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, penanganan anak putus sekolah dan persoalan ijazah tertahan membutuhkan pendataan yang akurat serta koordinasi lintas sektor. Identifikasi penerima bantuan dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.
Ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat sinergi agar anak-anak yang membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi dan memperoleh dukungan sesuai persoalan yang dihadapi.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga tidak ada lagi anak-anak di Jatim yang tidak melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi perluasan bantuan pendidikan tersebut. Menurutnya, program Jatim Cerdas tidak hanya menyasar murid yang masih aktif bersekolah, tetapi juga anak putus sekolah dan alumni sekolah swasta yang terkendala biaya untuk mengambil ijazah.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan pendidikan sekaligus membuka kembali kesempatan anak-anak untuk meraih masa depan.
“Persoalan biaya tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah maupun melanjutkan masa depannya,” pungkas Aries. (*)
