BATU – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI melalui rapat koordinasi di Kota Batu, Jumat (24/10/2026). Tercatat 184 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 11.449 hektare di 26 kabupaten.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya koordinasi pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, dan masyarakat untuk memperkuat mitigasi serta mengurangi risiko kebakaran. Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman, tetapi juga membutuhkan perencanaan jangka panjang dan kesiapsiagaan di kawasan rawan.
“Tahun ini karhutla terjadi di Taman Baluran, Gunung Raung, Gunung Argopuro, Gunung Bromo dan Gunung Arjuno, maka kita lakukan perencanaan jangka panjang untuk mitigasi bencana ini,” kata Khofifah.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah menangani karhutla. Ia menegaskan pentingnya langkah preventif melalui kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong untuk mencegah kebakaran meluas.
“Kami siap membantu Pemerintah Daerah dalam menangani karhutla di Jatim. Kita harus yakin dengan kekuatan kita sendiri, harus bersama-sama gotong royong menangani karhutla,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, karhutla di Jawa Timur meliputi sejumlah kawasan pegunungan, antara lain Bromo, Arjuno, Semeru, Butak, dan Ijen.
Pemprov Jatim telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta berkoordinasi dengan BNPB untuk operasi water bombing. Upaya pemadaman juga dilakukan menggunakan drone water spray.
Khofifah menyebut OMC menyasar kawasan Gunung Ijen, Arjuno-Welirang, Gunung Butak, serta sejumlah wilayah pegunungan lain yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.
Selain upaya teknis, Pemprov Jatim mengajak masyarakat melaksanakan salat istisqa untuk memohon hujan di tengah kondisi kekeringan. Khofifah juga menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Istisqa.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Ia menilai pendekatan berbasis sains dapat berjalan beriringan dengan kearifan lokal dan pendekatan keagamaan.
BNPB, lanjut Kristomei, siap mendukung penanganan karhutla, termasuk melalui operasi water bombing. Pemerintah daerah yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mengajukan permohonan kepada BNPB sesuai kewenangan dan kondisi di lapangan.
Kristomei juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan karena dapat merusak lingkungan serta membahayakan petugas dan warga yang terlibat dalam pemadaman.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Kepala BPBD Jatim Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur. (*)
