JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat strategi perluasan akses pasar internasional dan percepatan digitalisasi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi berkualitas, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, di Jakarta, Rabu (21/10/2026)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal sejumlah agenda prioritas, mulai dari penyelesaian perjanjian perdagangan internasional hingga pengembangan ekosistem kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Ia mengatakan, salah satu agenda strategis adalah penuntasan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kerangka kerja sama ekonomi digital ASEAN tersebut telah rampung secara substansi dan siap ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
DEFA diproyeksikan meningkatkan potensi ekonomi digital kawasan hingga USD2 triliun pada 2030. Indonesia diperkirakan menjadi kontributor terbesar dalam ekonomi digital kawasan tersebut.
Selain itu, pemerintah mengawal tiga perjanjian perdagangan strategis, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Berdasarkan analisis dampak perjanjian tersebut, IEU-CEPA berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia hingga USD10,9 miliar. Sementara itu, I-CA CEPA diperkirakan menambah ekspor sebesar USD1,6 miliar dan I-EAEU FTA sebesar USD2,2 miliar hingga USD2,89 miliar.
Perundingan IEU-CEPA kini memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa. Pemerintah menargetkan proses ratifikasi selesai pada semester II 2026 sehingga implementasi perjanjian dapat dimulai pada awal 2027.
“Menko Airlangga menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” tegas Haryo Limanseto.
Di bidang kerja sama internasional, Indonesia juga melanjutkan proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah menargetkan keanggotaan penuh organisasi tersebut pada 2028 melalui penyelesaian peta jalan aksesi.
Sementara itu, pengembangan teknologi menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia tercatat sebagai salah satu anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dalam rangkaian KTT WAIC di Shanghai bersama perwakilan 30 negara.
Haryo mengatakan, pemanfaatan AI berpeluang mendukung berbagai sektor, termasuk pertanian modern, energi terbarukan, kesehatan, dan industri digital. Nilai ekonomi digital Indonesia saat ini diperkirakan mencapai USD130 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi USD300 miliar.
Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah mengawal pemenuhan kebutuhan sembilan juta talenta digital hingga 2030, atau sekitar 600 ribu talenta per tahun. Program peningkatan keterampilan difokuskan pada AI, data science, dan cybersecurity.
Pemerintah berharap penguatan perdagangan internasional dan transformasi digital dapat memperkokoh ketahanan ekonomi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat. (*)
