SURABAYA – Mengurus organisasi kemanusiaan ternyata bukan hanya soal menolong orang saat bencana datang. Ada urusan anggaran, laporan keuangan, koordinasi dengan pemerintah, hingga memastikan kebutuhan darah tetap terpenuhi.
Semua itu menjadi bahan pembelajaran dalam kunjungan studi komparasi PMI Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Markas PMI Provinsi Jawa Timur, Jalan Karang Menjangan Nomor 22, Surabaya, Jumat (16/10/2026).
Rombongan berjumlah 11 orang tersebut dipimpin Ketua PMI Kalsel H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dan diterima Ketua PMI Jawa Timur H. Imam Utomo S. Pertemuan ini menjadi ajang bertukar pengalaman sekaligus menyamakan persepsi dalam menjalankan roda organisasi.
Dalam sambutannya, Imam Utomo menyampaikan bahwa PMI Provinsi Jawa Timur sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, terutama dalam pembiayaan program-program kemanusiaan.
“PMI Provinsi itu tidak punya apa-apa karena anggarannya berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Imam.
Pernyataan tersebut bukan berarti PMI kehabisan akal. Justru, organisasi kemanusiaan ini harus pandai menyusun program agar kegiatan pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan.
Imam menjelaskan, seluruh kegiatan PMI Jawa Timur mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan serta AD/ART PMI. Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan darah, tetapi juga membantu pemerintah dalam penanganan bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur.
Soal bulan dana PMI, Imam mengungkapkan bahwa pelaksanaannya berada di tingkat kabupaten/kota sesuai kebijakan masing-masing daerah. Meski PMI Provinsi memiliki hak atas bagian sebesar tiga persen, pihaknya mengaku tidak memungut bagian tersebut.
Dalam urusan kebencanaan, kecepatan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Imam mengingatkan arahan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla agar personel PMI sudah berada di lapangan enam jam setelah kejadian bencana.
Sebab, ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan pertolongan secepatnya, bukan sekadar rapat panjang untuk menentukan siapa mengerjakan apa.
Ketua PMI Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, Jawa Timur dipilih sebagai tujuan studi komparasi karena memiliki jumlah penduduk besar, wilayah luas, serta tantangan sosial dan kebencanaan yang kompleks.
Menurut dia, jumlah penduduk Kalimantan Selatan yang tidak kurang dari empat juta jiwa juga menuntut PMI setempat terus berbenah. Apalagi, jika perkembangan pusat pemerintahan di Kalimantan mendorong pertambahan penduduk, kebutuhan pelayanan kemanusiaan tentu ikut meningkat.
Kondisi di Kalimantan saat ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari kebakaran hutan dan asap hingga keterbatasan akses transportasi serta kebutuhan air bersih.
Dalam sepekan terakhir, PMI Kalsel telah menyalurkan sekitar 80 tangki air untuk membantu masyarakat terdampak. Kebakaran hutan juga mengganggu akses perjalanan di wilayah Kalimantan Tengah sehingga sejumlah mobilitas harus melalui Kalimantan Selatan.
“Sepakat dengan Pak Imam bahwa PMI ini tidak punya apa-apa. Tetapi ketika dibutuhkan untuk tugas tertentu, ya harus siap,” ungkap Gusti Iskandar.
Dalam tiga tahun terakhir, penyediaan darah di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 150.000 kantong per tahun, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 56.000 kantong.
“Dari sisi pelayanan darah, PMI Jawa Timur dinilai memiliki perkembangan yang patut dipelajari. Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan PMI Jawa Timur, dr. Harsono, menjelaskan karena wilayah Jawa Timur sangat luas, 38 kabupaten/kota, telah dibentuk dimana tiap jejaring terdiri antara 7 kabupaten/kota. Dalam pertemuan secara berkala tiap tigaa bulan sekali, pertemuan ini juga melibatkan UDD.
Pertemuan membahas berbagai persoalan pelayanan, termasuk didalamnya UDD. “UDD wajib melapor dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua PMI. Jadi, UDD itu tidak berdiri sendiri,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Timur, HM. Yoto S, mengingatkan pentingnya menyelaraskan perencanaan program PMI dengan mekanisme anggaran pemerintah daerah.
Menurut dia, usulan anggaran harus disiapkan jauh-jauh hari. Perencanaan untuk tahun anggaran 2028, misalnya, perlu mulai disiapkan sejak 2026 agar dapat dibahas sesuai tahapan penganggaran pemerintah.
Selain perencanaan, pelaporan keuangan juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Sekretaris PMI Jawa Timur Dwi Suyanto menambahkan, PMI Jatim terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan adalah membantu penanganan kekeringan di 26 kabupaten melalui penyediaan air bersih, dukungan operasional, dan pemantauan kondisi lapangan.
PMI Jawa Timur juga rutin menggelar pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas relawan.
Kunjungan tersebut menjadi pengingat bahwa kerja kemanusiaan tidak cukup hanya bermodal kepedulian. Diperlukan organisasi yang tertata, relawan yang siap bergerak, anggaran yang dipertanggungjawabkan, serta kerja sama yang kuat dengan pemerintah.
Sebab, saat masyarakat membutuhkan pertolongan, PMI harus hadir dengan cepat. Urusan administrasi tetap penting, tetapi bantuan kemanusiaan tidak boleh ikut terlambat. Pertemuan PMI Jawa Timur dengan PMI Provinsi Kalsel diakhiri dengan tanya jawab dan tukar cinderamata. (*)
