JEMBER – Maksimalkan pelayanan dasar,kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jember berupaya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait setelah menerima kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI, Gus Uzin, bersama jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan
pejabat terkait di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut Gus Fawait mengatakan, keselarasan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di Kabupaten Jember.
“Insyaallah, apa yang menjadi cita-cita besar presiden untuk menjadi program prioritas nasional juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten,” jelas Bupati Fawait.
Tak hanya itu Gus Fawait juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Jember, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam keterangan tersebut, Jember merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak kedua di Jawa Timur.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Di sektor pembangunan, Gus Fawait menyebut sejumlah program yang tengah dijalankan di Jember, antara lain optimalisasi lahan pertanian, revitalisasi sekolah, serta pembenahan pelayanan administrasi kependudukan.
Untuk pelayanan administrasi kependudukan, masyarakat kini dapat mengakses sejumlah layanan melalui kantor kecamatan. Upaya ini ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga sekaligus mengurangi kendala antrean.
Terkait pengembangan sektor perumahan dan perlindungan lahan pertanian, Pemkab Jember berupaya menyeimbangkan kedua kebutuhan tersebut melalui penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penguatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Gus Fawait menjelaskan, pemerintah daerah mengarahkan pengembangan perumahan, termasuk yang didukung melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), ke lahan yang tidak produktif. Adapun lahan pertanian produktif dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
“Dua program ini sama-sama prioritas dan tidak boleh saling dihalangi. Yang produktif kita kunci menjadi LP2B, dan yang tidak produktif dimanfaatkan untuk pengembangan sektor lain termasuk perumahan,” tandasnya
Bupati Gus Fawait berharap nelalui penyelarasan kebijakan tersebut, pembangunan perumahan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberadaan lahan pertanian produktif.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat juga diharapkan memperkuat dukungan terhadap program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jembe,tutupnya. (Adv)
